Gubernur Sutarmidji: Kalbar Paling Layak untuk Pemekaran

VIVA – Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji mengatakan pemekaran daerah yang dipimpinnya jadi dua provinsi diharapkan bisa segera terwujud. Salah satu alasannya untuk mendukung rencana pemindahan Ibu Kota negara ke Kalimantan Timur atau Kaltim. 

Dia menjelaskan alasan pemekaran Kalbar karena ke depannya bisa menjadi wilayah penyangga Ibu Kota negara.

"Harusnya (pemekaran Kalbar) apalagi calon ibu kota berada di wilayah Kalimantan. Nah, jangan sampai Ibu Kota nanti di Kalimantan tapi (penduduk) di Kalbar masih miskin-miskin," kata Midji sapaan akrabnya, Kamis, 6 Februari 2020.

Midji menekankan Kalbar saat ini posisinya sebagai provinsi dengan wilayah terluas nomor empat di RI. Maka itu, kata dia, alasan pemekaran menjadi alasan realistis. Dari infrastruktur, ia meyakini jika dimekarkan akan lebih siap.

"Kalbar insya Allah lebih siap untuk pemekaran. Kami tahun ini sudah mulai membangun infrastruktur pemerintahan, kantor gubernur, kantor DPRD juga kami lakukan," jelasnya. 

Terkait, adanya moratorium daerah otonomi baru (DOB), Midji lebih merujuk pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kata dia, dalam pemekaran menjadi prioritas untuk kawasan perbatasan. 

Menurut dia, dibanding daerah lain, Kalbar lebih layak dilakukan pemekaran. Acuannya, karena Kalbar memiliki luas wilayah.

"Jangan salah, kalau daerah perbatasan jadi pertimbangan seperti Papua, sebenarnya yang paling layak Kalbar. Karena (panjang) perbatasan Papua hanya 777 kilometer, nah Kalbar 972 kilometer. Jadi kita 200 kilometer lebih panjang, ini harus jadi pertimbangan," tuturnya. 

Begitupun soal anggaran, menurutnya Kalbar selaku provinsi induk sudah siap mengeluarkan anggaran. Nantinya, anggaran ini diproyeksikan untuk provinsi persiapan yaitu Kapuas Raya. Pembagian aparatur sipil negara atau ASN pun bisa dilakukan.

"Masalah gaji kan ngikut. Jadi tidak ada alasan. Paling repot nanti infrastruktur pemerintahan, ya kami siapkan," tuturnya.

Dia bilang nanti dirinya bersama gubernur se-Kalimantan ingin menemui Presiden Jokowi untuk membahas pemekaran tersebut.

Menyangkut Ibu kota negara di Kaltim, ia berpandangan tak harus berdekatan dengan aktivitas industri. Sebab, wilayah industri bisa dikembangkan di Balikpapan atau Provinsi Kalbar. Penempatan ini bisa mendukung kegiatan ekspor terutama via jalur laut melalui pelabuhan Internasional Tanjungpura (Kijing) di Kalbar. 

"Itu justru lebih dekat ke mana-mana, lebih praktis dan ekonomis," tuturnya.