Pengusaha Kapal Protes ke Jokowi soal Banyak Penegak Hukum di Laut

VIVA – Sejumlah pengusaha pelayaran yang tergabung dalam Persatuan Pengusaha Pelayaran Niaga Nasional Indonesia, mengadu ke Presiden Joko Widodo. Pengaduan ini terkait banyaknya penegak hukum di laut.

Penegak hukum itu seperti dari Bakamla, Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) yang berada di bawah Dirjen Perhubungan Laut Kemenhub.

Hal ini disampaikan Ketua DPP Persatuan Pengusaha Pelayaran Niaga Nasional Indonesia, Carmelita Hartoto, usai menemui Jokowi, Rabu 4 Desember 2019.

"Adanya Bakamla, adanya KPLP dan Pol Air dan lain-lain. Kami berharap Presiden mau memberikan satu penegak hukum saja. Tentunya, kami berharap KPLP dari Kementerian Perhubungan yang mungkin me-report langsung kepada Presiden sehingga tidak ada lagi dualisme atau tigalisme penegak-penegak hukum," kata Carmelita, di Istana Kepresidenan Jakarta.

Banyaknya unsur penegak hukum di laut, menurut mereka sangat menyusahkan pengusaha pelayaran. Karena menghabiskan banyak biaya dan juga membuat waktu tak efisien. Salah satu yang dikeluhkan terkait perpanjangan waktu karena disetop penegak hukum di laut.

"Selama ini kami sering diberhentikan sehingga cost of logistic kita seperti bahan bakar mengambil lebih banyak. Kan juga mestinya kita tiba dalam waktu 1 atau 2 hari, tapi perpanjangan karena setop-setop," jelasnya.

Atas keluhan itu, Carmelita mengatakan Jokowi memberi respons yang baik. Pihaknya dijanjikan, atas keluhan itu akan ditindaklanjuti oleh kepala negara.