95 Persen Madrasah di Jatim Diusulkan Jadi Negeri

VIVA - Sekitar 95 persen madrasah di seluruh Jawa Timur berstatus swasta. Sisanya, lima persen, berstatus negeri.

Bahkan, ada beberapa kabupaten/kota yang tidak memiliki madrasah berstatus negeri untuk Madrasah Ibtidaiyah (MI), setingkat sekolah dasar, seperti di Kota Mojokerto dan Batu. Usulan memperbanyak madrasah negeri masih diupayakan oleh Kementerian Agama provinsi setempat.

“Ada beberapa kabupaten dan kota yang memang di situ tidak ada (madrasah) negerinya. Mojokerto Kota MIN (Madrasah Ibtidaiyah Negeri)-nya tidak ada, (Kota) Batu MIN-nya juga enggak ada,” kata Pelaksana Tugas Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Timur, Mochamad Amin Mahfud, di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Jawa Timur, pada Senin malam, 2 Desember 2019.

Amin menjelaskan di Jawa Timur jumlah madrasah negeri, dari MI, Madrasah Tsanawiyah (MTs/setingkat SMP), hingga Madrasah Aliyah (MA/setingkat SMA), sebanyak 465 madrasah. Sedangkan yang berstatus swasta lebih dari tiga belas ribu madrasah.

“Kita (madrasah di Jatim) ini 95 persen swasta dan lima persen negeri,” katanya.

Dia menjelaskan ke depannya madrasah-madrasah negeri akan diperbanyak, di antaranya dengan mengubah status madrasah swasta menjadi negeri. Sebetulnya, lanjut Amin, hal itu sudah diusulkan sejak beberapa tahun lalun, terutama untuk daerah-daerah yang sama sekali tidak memiliki madrasah negeri, seperti di Mojokerto Kota untuk MI. namun, sampai kini belum terealisasi.

“Tujuannya untuk pengembangan,” kata Amin.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Pendidikan Islam pada Kemenag, Kamaruddin Amin, menyampaikan jumlah MA, MTs dan MI negeri masih minim di Indonesia. Namun, ia memastikan, Kementerian tidak akan berhenti untuk memperbanyak madrasah-madrasah yang berstatus negeri.

“Kami masih terus berjuang untuk menambah madrasah negeri. Jadi tidak berhenti sampai di situ. Memang ini terkendala banyak hal, termasuk anggaran dan lain-lain,” katanya dalam sebuah forum diskusi dengan sejumlah wartawan di Depok, Jawa Barat, Senin, 2 Desember 2019.

Direktorat Jenderal Pendidikan Islam telah mengusulkan ratusan madrasah untuk dinegerikan. Namun, tidak setiap usulan bisa disetujui di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara.

“Tapi setidaknya kami sudah lakukan identifikasi, ya setidaknya satu kabupaten/kota harus punya Madrasah Aliyah minimal satu. Karena masih banyak kabupaten/kota di Indonesia belum punya Madrasah Aliyah negeri termasuk Depok,” ujarnya.