KPK Curhat Banyak Rekomendasi yang Tak Dijalankan Pemerintah

VIVA –  Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Laode M Syarif, mengungkapkan bahwa selama ini banyak rekomendasi dari KPK yang tidak ditindaklanjuti pemerintah. Hal itu disampaikan oleh Laode dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi III DPR RI.

Apa yang disampaikan oleh Laode ini menjawab pertanyaan yang disampaikan Wakil Ketua Komisi III Desmond J Mahesa mengenai konsep pencegahan yang dilakukan oleh KPK.

"Hasil rekomendasi yang disampaikan oleh KPK, ada yang diikuti, ada yang tidak diikuti, bahkan ada yang tidak diindahkan (pemerintah)," kata Laode di Ruang Rapat Komisi III DPR, Rabu 27 November 2019.

Dari pernyataannya tersebut, Laode menyebutkan apa saja rekomendasi yang tak ditanggapi oleh pemerintah. Salah satunya yakni pada Kementerian ESDM yang waktu itu ingin memasang flow meter di pipa untuk mengukur berapa lifting minyak dan gas di Indonesia.

Saat itu, kata Laode, KPK merekomendasikan untuk tidak perlu memasang karena dinilai tidak efektif. Sayangnya, saat itu Kementerian ESDM tetap melaksanakannya.

"Kedua, kita sudah beritahu bahwa ada izin tambang di negeri ini 10 ribu lebih, 60 persen itu ilegal. Ada yang dihukum? Tak satu pun. Bahkan dari ESDM misalnya untuk tambang ilegal saja, kan mereka punya PPNS itu, sampai hari ini tidak ada satu kasus pun yang diselidiki dan dilidik," ujarnya.

Selain itu, Laode juga mengatakan bahwa KPk pernah merekomendasikan Hak Guna Usaha (HGU) kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruan/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) agar dibuka untuk umum. Tetapi lagi-lagi itu tak dijalankan oleh pihak terkait.

Kemudian mengenai peta satu data atau one map policy yang hingga hari ini tidak dibuka. Padahal, lembaganya sudah menginstruksikan namun tidak ada hasil.

"Jadi ini ada banyak sekali rekomendasi KPK itu terus terang saya merasa agak tak dihargai termasuk oleh bapak-bapak, ah pencegahan KPK itu tak pernah melakukan apa-apa. We do a lot tapi enggak ditulis juga sama temen-temen media di atas," ujarnya. (ren)