Ada 1.817 Formasi CPNS di Jatim, Khofifah Harap Banyak Diisi Milenial
- ANTARA FOTO/Syifa Yulinnas
VIVA – Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengumumkan rekrutmen calon pegawai negeri sipil (CPNS) pada Senin, 11 November 2019. Disokong anggaran dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, formasi CPNS di lingkungan Pemprov Jatim sebanyak 1.817. Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa berharap kuota tersebut banyak diisi generasi milenial.
Dari 1.817, sebanyak 1.133 CPNS untuk tenaga pendidikan. Sisanya, tenaga kesehatan sebanyak 322 dan tenaga teknis sebanyak 362. Dari total kebutuhan formasi tersebut, terdapat formasi khusus yang diperuntukkan bagi penyandang disabilitas sebanyak 36 dan cumlaude sebanyak 36.
Informasi lengkap rekrutmen CPNS Pemprov Jatim bisa diakses di laman http://bkd.jatimprov.go.id. Khofifah berharap banyak warga Jatim mengisi kesempatan itu, terutama generasi millenial.
"Rekruitment CPNS dilakukan terbuka, semua orang punya kesempatan yang sama," kata Gubernur Khofifah di ditemui wartawan usai menghadiri Dies Natalis Universitas Airlangga ke- 65 di Surabaya, Jawa Timur, pada Senin, 11 November 2019.
Khofifah mengatakan, minat warga Jatim untuk CPNS sangat tinggi. Dia mewanti-wanti agar warga Jatim jangan tertipu oleh pihak-pihak tertentu.
"Jangan termakan rayuan orang yang mengatasnamakan pegawai Pemprov/Pemkab/Pemkot ataupun Kementerian/Lembaga yang menjanjikan bisa masuk menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan imbalan sejumlah uang," ujarnya.
Khofifah menerangkan, pendaftaran lowongan CPNS dilakukan secara online dengan mengakses alamat website Panitia Seleksi Nasional Pengadaan CPNS (Panselnas) http://sscasn.bkn.go.id. Oleh karena itu, dia meminta pada para pelamar CPNS Pemprov Jatim untuk menyiapkan dengan baik seluruh berkas yang dibutuhkan sebelum mendaftar.
Adapun pelaksanaan tes CPNS, lanjut Khofifah, menggunakan sistem computer assisted test (CAT) dan diperkirakan akan dilaksanakan pada bulan Februari 2020. Penggunaan sistem CAT ini memungkinkan peserta langsung mengetahui hasil yang diperolehnya secara langsung setelah ujian selesai.
"Sistem ini meminimalisir segala praktik kecurangan karena seleksi dilakukan secara transparan," kata Ketua Umum Muslimat Nahdlatul Ulama itu.