Kisruh Sriwijaya, Anggota DPR: Jangan Seret Garuda ke Lembah Kematian
- VIVAnews/Muhamad Solihin
VIVA – Kisruh yang terjadi antara Garuda Indonesia Grup dengan Sriwijaya Air membuat prihatin sejumlah kalangan termasuk kalangan anggota DPR-RI. Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PDIP Darmadi Durianto berharap persoalan ini justru jangan sampai membenamkan Garuda sebagai perusahaan BUMN.
Darmadi menyoroti kerjasama antara Garuda dan Sriwijaya yang bukan membaik tapi memunculkan prahara.
"Ngapain kerjasama dengan perusahaan yang sudah sekarat seperti itu. Jangan sampai Garuda diseret ke lembah Kematian, bahaya ini," ujar Darmadi, dalam keterangannya, Jumat malam, 8 November 2019.
Darmadi mewanti-wanti sejak awal potensi kisruh ini bisa merugikan Garuda. Ia mengingatkan bila dalam UU BUMN, tak punya kewajiban perusahaan pelat merah membantu menyelamatkan perusahaan swasta yang sekarat. Kata dia, tugas perusahaan BUMN mengeruk keuntungan besar.
"Tugas BUMN hanyalah mencari keuntungan sebesar-besarnya dan melakukan Public Service Obligation (PSO) untuk cabang-cabang produksi yang menguasai hidup orang banyak, karena itu yang dibutuhkan rakyat," jelas Darmadi.
Kemudian, merujuk dari polemik ini mestinya ada evaluasi dalam kerja sama. Menurutnya, cara yang benar dari awal seharusnya pendekatan kerja sama bisnis.
Meski demikian, ia mengingatkan lagi sebagai perusahhaan BUMN, Garuda harus punya instrumen yang memadai sebagai alat ukur untuk mengetahui sehat atau tidaknya suatu perusahaan. Tak boleh gegabah.
"Harusnya Garuda bisa analisis mulai dari pertama, Garuda mestinya mengecek kondisi keuangan Sriwijaya Air, info yang beredar Sriwijaya Air utangnya sampai diangka Rp4,3 triliun dan kebanyakan sudah macet," tuturnya.
Sebelumnya, pihak Sriwijaya mengklaim utang perusahaan justru membengkak usai kerja sama manajemen (KSM) dengan Garuda Indonesia Grup. Hal ini disampaikan pengacara sekaligus salah seorang pemegang saham PT Sriwijaya Air, Yusril Ihza Mahendra
Yusril membenarkan Sriwijaya akan mengakhiri kerja sama dengan Garuda Indonesia. Banyak alasan yang dipertimbangkan yang puncaknya terjadi pada Kamis 7 November 2019.
Dia mengatakan, langkah ini diambil karena adanya instruksi mendadak dari Garuda Indonesia Group kepada semua anak perusahaannya baik itu GMF AeroAsia, Gapura Angkasa dan Aerowisata untuk memberikan pelayanan kepada Sriwijaya dengan cara pembayaran cash di muka pada Kamis kemarin.
"Kalau tidak bayar cash di muka diperintahkan agar tidak memberikan pelayanan service dan maintenance apapun kepada Sriwijaya," kata Yusril dalam keterangan resmi, Jumat 8 November 2019.