Tito Bertemu Mahfud MD, Bahas Papua Hingga Pembangunan Daerah

VIVA – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian bertemu dengan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Mahfud MD di kantor Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, di Jalan Medan Merdeka Barat, Selasa, 29 Oktober 2019.

"Dalam rangka melapor sebagai menteri yang di bawah koordinasi beliau, karena beliau sudah menjadi Menko Polhukam, semenjak dilantik saya belum menghadap beliau," kata Tito.

Tito menyampaikan ke Mahfud MD terkait kunjungannya dengan Presiden Joko Widodo ke wilayah Papua. "Jadi saya menghadap ke beliau untuk menjelaskan situasi Papua dan langkah-langkah ke depannya. Intinya itu lah, tapi detailnya enggak saya bicarakan," katanya.

Ia menyampaikan, salah satu tugas menteri dalam negeri itu adalah melakukan pembinaan pembangunan. Artinya, ada Rp800 triliun lebih yang ditransfer ke daerah. Itu harus tepat sasaran. Di antaranya, harus mensinkronkan visi misi Presiden, dengan kebutuhan masyarakat pembangunan lokal.

Menurut dia, ada lima hal yang penting disampaikan oleh Presiden yaitu, pembangunan sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur. Kemudian mempermudah regulasi, terutama masalah investasi untuk memperluas lapangan kerja.

"Jangan sampai ada aturan-aturan yang menghambat investasi untuk lapangan kerja. Karena kita negara yang bonus demografi angka usia produktif yang sangat tinggi," katanya.

Dia menambahkan, "Kalau seandainya, mereka enggak dapat lapangan kerja nanti akan berkonflik, kemudian pelanggaran hukum, gangguan kriminalitas. Kalau mereka mendapatkan lapangan kerja, gangguan-gangguan itu tidak terjadi.”

Di samping itu juga transformasi sumber ekonomi. Dari yang berbasis sumber daya alam, ke manufaktur, teknologi dan yang lain. Terakhir adalah masalah regulasi-regulasi.

"Nah ini, jadi yang ingin sampaikan salah satu kewenangan menteri dalam negeri, adalah meyakinkan, memberikan pembinaan agar program di daerah sinkron dengan pemerintah pusat," katanya.

Tito akan melihat pemerintah daerah atau Pemda tertentu apakah lebih banyak belanja pegawai, belanja berang atau belanja modal. Jika banyak belanja pegawai dan barang, itu berarti digunakan untuk kepentingan aparatnya. Sementara yang diterima masyarakat, yang digunakan untuk masyarakat kecil.

Jika belanja modalnya yang besar, menurut Tito, hal itu bagus. Tapi mesti dilihat lagi, belanja modal ini betul-betul yang menyentuh masyarakat atau hanya sekadar pengadaan terus tidak dipakai.

"Kita yakinkan, belanja modalnya nyampe betul-betul ke masyarakat sesuai. Baik membangun SDM, lapangan kerja, dan lain-lain, termasuk stunting, pendidikan, dan lain-lain," katanya.

Mantan Kapolri ini akan melakukan evaluasi akhir tahun ini. Dia mendapatkan informasi dari jajaran Kemendagri, lebih kurang 60 persen penyerapan. Sementara saat ini dua bulan lagi menjelang akhir tahun. Artinya, menurut Tito, penggunaan dana tak digunakan secara efektif.

"Kita akan membuat iklim yang kompetitif, yang bagus kita akan beri penghargaan. Yang kurang bagus kita akan sebutkan. Kemudian setelah itu, kita juga aktifkan Irjen, Inspektorat, untuk melihat, menyisir, program-program yang tepat sasaran atau tidak," katanya.