Pimpinan MPR Soroti Pegawai Pemerintah yang Terpapar Ideologi Radikal

VIVAnews - Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang baru berencana dalam waktu dekat menyambangi kampus-kampus dan institusi yang telah terpapar ideologi tertentu. Menurut Wakil Ketua MPR, Jazilul Fawaid, instansinya langsung bergegas menginventarisir masalah begitu ditunjuk menjadi Koordinator Bidang Hubungan Antar Lembaga.

Tugas lembaga majelis yang fokus pada sosialisasi empat pilar bakal semakin diintensifkan dalam rangka berkembangnya ideologi tertentu di luar Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika.

"Kita juga sudah mendapat berbagai informasi ya, bahwa misalkan kampus maupun institusi tertentu dalam negara yang terpapar ideologi tertentu," kata Jazilul kepada wartawan, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 10 Oktober 2019.

Jazilul mengatakan MPR juga tengah merancang modifikasi terkait pengenalan empat pilar kebangsaan kepada lembaga-lembaga negara ataupun institusi tertentu. Belakangan, banyak pegawai-pegawai di pemerintahan ataupun BUMN terbkuti menyimpang memahami ideologi negara.

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menginginkan bahwa semua aparatur atau siapa pun yang bekerja di institusi di bawah negara mesti sejalan dengan apa yang dianut sebuah negara.

"Itu kita akan cek dan berkoordinasi dengan lembaga-lembaga negara yang diindikasikan aparatnya atau institusinya itu terpapar ideologi tertentu," kata dia.

"Kepada siapa pun sebenarnya. Tapi karena ini kepada lembaga negara, maka kita pun mericek, katakannlah BUMN itu sebenarnya lembaga negara, dan BUMN itu kan ada anak cucunya," kata Jazilul.

Tidak hanya itu, Jazilul pun mengatakan, koordinasi antar lembaga ini juga terkait dengan wacana MPR ingin mengamandemen UUD 1945. Rencana itu ingin menghidupkan kembali Garis-Garis Besar Haluan Negara.

"Makannya tugas itu diberikan kepada saya, termasuk juga terkait dengan amademen. Jadi kita akan berkordinasi dengan lembaga negara," tutur Jazilul.