Panglima: Ingin Gagalkan Pelantikan Presiden, Berhadapan dengan TNI

VIVA – Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, menegaskan bahwa pihaknya siap menghalau aksi massa yang berupaya membatalkan pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih. Pernyataan Hadi menanggapi dugaan demonstrasi yang baru-baru ini terjadi dengan tindakan merusak dan pernyataan menyimpang di luar jalur konstitusional.

"Saya panglima TNI ingin menegaskan bahwa tugas TNI adalah menjaga keutuhan dan keselamatan bangsa. Sehingga demokrasi dan konstitusi dapat ditegakkan. Siapa pun yang melakukan tindakan anarkistis inkonstitusional, cara-cara kurang baik termasuk ingin menggagalkan pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih berhadapan dengan TNI," kata Hadi saat ditemui di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat 27 September 2019.

Hadi mengatakan, tugas TNI masih bersifat perbantuan dalam menangani aksi unjuk rasa. Untuk mengantisipasi, kata mantan sekretaris militer Presiden itu, jajarannya juga sudah disebar ke enam titik.

"Tugas TNI mendukung perbantuan kepada Polri pada keamanan dan ketertiban masyarakat. Kami akan dukung," ujar Hadi.

Sebelumnya, pernyataan mengenai dugaan menggagalkan pelantikan presiden dan wakil presiden disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Wiranto.

Menurut Wiranto, aksi unjuk rasa menolak sejumlah revisi undang-undang yang berakhir rusuh telah menyimpang. Mantan panglima ABRI itu menyesalkan, karena demo murni yang telah digelar mahasiswa diambil alih oleh demonstran.

Bahkan aksi ini sengaja dilakukan dengan brutal. "Massa yang mengambil alih demo mahasiswa memiliki tujuan menduduki Gedung DPR dan MPR. Hal ini dilakukan agar DPR tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik,” ujarnya.

"DPR tidak dapat dilantik, tujuan akhirnya menggagalkan pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih," katanya, kemarin.