Berantas LGBT, Pemprov Sumbar Bikin Perda

VIVAnews - Pemerintah Provinsi Sumatera Barat saat ini sedang menyiapkan rancangan Peraturan Daerah (Perda) Ketahanan Keluarga. Selain berisi tentang narkoba, kenakalan remaja dan miras, perda itu nantinya juga akan mencantumkan beberapa pasal terkait dengan lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT).

Perda Ketahanan Keluarga yang diyakini mampu mempersempit ruang gerak LGBT di Ranah Minang itu diperkirakan akan rampung pada tahun ini. Dengan terbitnya perda itu, diharapkan mampu menekan angka LGBT dan pengidap HIV AIDS yang kian hari, menurut Pemprov Sumatera Barat, kian meningkat.

"Perda Ketahanan Keluarga, 2019 ini insya Allah selesai. Baru kemudian kita sosialisasikan," kata Wakil Gubernur Sumatera Barat, Nasrul Abit, Senin, 9 September 2019.

Nasrul meminta perda itu nantinya menjadi payung hukum bagi kabupaten kota dan nagari. Dia juga mempersilakan nagari (desa) untuk membuat perda.

"Nanti akan dipandu oleh biro hukum kita agar semua produk hukum itu bisa diterapkan pelaksanaan di tengah masyarakat," ujarnya.

Nasrul menuturkan berdasarkan hasil diskusi dengan seluruh elemen, mereka memutuskan bahwa LGBT harus diberantas. Kemudian, harus ada gerakan massal, mulai dari tingkat nagari sampai ke provinsi.

Untuk itu, lanjut dia, semua pimpinan daerah sampai nagari harus berperan dalam hal ini, termasuk Tigo Tungku Sajarangan yang terdiri dari Penghulu, Alim Ulama dan Cadiak Pandai.

"Nah, gerakan ini tentu tidak bisa hanya dari pemerintah saja. Tapi adalah keinginan dari seluruh masyarakat. Ini yang akan kita bangun ke depan agar LGBT di Sumatera Barat makin berkurang," kata dia.

Nasrul mengimbau mereka yang ada dalam komunitas LGBT agar segera memeriksakan kesehatannya. Dia khawatir jika tidak diperiksa, tiba-tiba kena HIV AIDS maka akan sangat sulit dan susah untuk disembuhkan.

"Melalui ini juga saya mengajak kepada semua lapisan untuk bersama-sama menyiapkan generasi muda Sumbar yang tangguh, berbudaya, punya keimanan dan takwa yang tinggi dan siap bersaing memasuki era globalisasi yang penuh dengan tantangan saat ini," ujar Nasrul.

Nasrul menegaskan, pemerintah provinsi dari sektor kesehatan akan menjamin kerahasiaan mereka (LGBT) apabila memeriksakan kesehatannya. Karena jika tidak diperiksa dan jika terkena HIV AIDS, maka tantangannya adalah maut, tidak ada lagi harapan. Jika demikian, maka buyarlah sudah usaha mereka dalam upaya mencetak generasi muda Sumbar yang baik.

"Sebenarnya ini yang membuat saya keras soal LGBT. Saya tidak memusuhi mereka. Ayolah periksa kesehatan, kalau mereka menyesal maka berhentilah. Kita lakukan pembinaan, kita punya konsulat di RSUP M Djamil Padang, ada juga di beberapa puskesmas. Jika data estimasi menunjukkan adanya peningkatan, maka akan menghabiskan generasi muda ke depan. Ayo kita sama-sama, kita bersama berantas LGBT ini dengan kesepakatan seluruh gerakan massa dari masyarakat Sumbar dan saling mengawasi," kata Nasrul.

Meski demikian, Nasrul meminta masyarakat jangan memusuhi LGBT, tapi lebih ke saling mengasihi, dan memberikan penyadaran terhadap mereka agar paham yang mereka lakukan dari segi agama berdosa. Lalu dari segi adat, tata krama dan budi pekerti pun juga memang tidak bisa masuk. Bahkan, mereka bisa dikucilkan.

"Tentu kita tidak mau mencetak generasi muda yang tidak punya masa depan. Saya kira itu saja dari pemerintah," tuturnya. (ase)