Pemindahan Ibu Kota Jabar, DPRD : Ridwan Kamil Jangan Asal Klaim

VIVA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat menilai sikap Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang menyebut tiga wilayah yaitu Tegalluar Kabupaten Bandung, Walini Bandung Barat dan kawasan Rebana (Cirebon, Patimban, Majalengka) dipersiapkan menjadi pengganti Ibu Kota Jawa Barat, sebagai pernyataan sepihak.

"Mestinya Pak Gubernur RK tidak asal klaim, dan memberikan pernyataan secara sepihak terkait wacana pemindahan ibu kota Provinsi Jawa Barat,” ujar Ketua Fraksi Demokrat DPRD Jawa Barat, Asep Wahyu Wijaya di Bandung, Jumat 30 Agustus 2019.

Dewan, lanjut Asep, melalui Panitia Khusus 7 telah membahas Rencana Tata Ruang Wilayah rencana pemindahan Ibu Kota dengan usulan Tagalluar sebagai daerah pengganti. Namun daerah tersebut dinilai tidak layak karena memiliki potensi rawan bencana tinggi.

"Pada waktu Pimpinan dan Anggota Pansus 7 yang membahas Raperda RTRW ini melakukan konsultasi ke BNPB, ternyata diketahui bahwa Tegalluar itu memiliki potensi bencana dengan kelas bahaya yang tinggi, khususnya banjir dan gempa bumi," ujarnya.

Asep juga memastikan, Walini dan Rebana sebagai pilihan daerah pengganti tidak ada. "Tidak ada Walini atau bahkan Rebana itu. Pihak eksekutif saat itu mengusulkan Tegalluar, Kabupaten Bandung sebagai tempat pusat pemerintahan Provinsi Jawa Barat yang baru. Jadi, pada saat itu teman-teman anggota Pansus pun langsung mencoretnya," katanya.

Kamis kemarin, Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat dari Partai Golkar, Ali Hasan juga menolak usulan pemindahan tersebut.

"Sebagai ketua Komisi IV belum pernah diajak bicara soal pemindahan Ibu Kota Provinsi, itu baru wacana, tapi langsung saya sikapi saya kurang sepakat memindahkan," katanya.

Sebelumnya, Ibu Kota Jawa Barat direncanakan akan dipindahkan dari Kota Bandung. Bandung dinilai sudah tidak lagi efisien melayani sebagai pusat pemerintahan. 

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menjelaskan rencana tersebut sedang dalam proses kajian. "Dikaji dulu di beberapa lokasi, ada di Tegal luar di walini (Bandung Barat) atau Rebana juga. Karena secara fisik kota Bandung juga sama dengan jakarta sudah tidak cocok lagi untuk melayani pusat pemerintahan," ujar Ridwan Kamil di Bandung, Kamis 29 Agustus 2019.

Ridwan Kamil menilai, sistem pemerintahan ibu kota Jawa Barat di Kota Bandung sulit lagi dimaksimalkan untuk optimalisasi pelayanan publik. "Contohnya kantor-kantor pemerintahan cekclok cekclok di mana-mana dan tidak produktif. Kajian akan dilaksanakan enam bulan ke depan,” katanya.