Rusuh Papua Sudah Dua Pekan dan Makan Korban, Pemerintah Jangan Lembek

Papua memanas, warga turun ke jalan.
Sumber :
  • VIVAnews/Banjir Ambarita

VIVA – Anggota Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat, Sukamta mengindikasikan persoalan Papua telah sampai pada level yang sangat serius. Sebab, kerusuhan ini sudah berlangsung hampir dua pekan. Jaringan internet juga terisolir. Yang terbaru, kemarin ada korban jiwa dari warga sipil, dan dari TNI-Polri.

Saat ini, apa yang menyebabkan kerusuhan terus terjadi di Papua belum diketahui secara pasti. Maka dari itu, Sukamta berharap pemerintah lebih transparan tentang persoalan Papua.

"Sudah berjalan dua pekan belum menunjukkan perkembangan yang signifikan. Apalagi sudah jatuh korban dari anggota TNI dan Polri. Saya kira pemerintah perlu mengubah pendekatan yang terlalu lunak menjadi lebih tegas, khususnya terhadap perilaku terorisme bersenjata. Sementara untuk demonstrasi-demonstrasi tetap harus diberi ruang," kata Sukamta, Kamis, 29 Agustus 2019.

Lebih lanjut, Sekretaris Fraksi Partai Keadilan Sejahtera ini meminta pemerintah untuk menghentikan sejenak isu pemindahan ibu kota dan fokus menyelesaikan persoalan Papua terlebih dulu. Karena masalah Papua ini lebih mendesak untuk diselesaikan.

"Pemindahan ibu kota itu penting, tapi persoalan Papua lebih penting untuk diselesaikan terlebih dahulu. Jangan sampai perhatian kita teralihkan oleh hal-hal yang tidak begitu mendesak," ujar Sukamta.

Menurut Sukamta, pemerintah perlu segera membuat langkah yang lebih substantif dan cermat untuk menyelesaikan masalah Papua. Dari laporan beberapa riset di Papua, persepsi sebagian besar responden warga Papua merasa mendapat perlakuan tidak adil dan juga merasa dipinggirkan akibat hadirnya pendatang.

"Padahal Pak Presiden sudah 13 kali mengunjungi Papua dan pemerintah mengklaim membangun banyak infrastruktur di Papua. Oleh sebab itu, perlu segera dirumuskan oleh pemerintah, baik agenda jangka pendek untuk mengembalikan suasana yang kondusif dan agenda jangka panjang untuk mengatasi persoalan mendasar yang dirasakan warga Papua," tuturnya. (ase)