Menteri Syafruddin Tegaskan Tak Ada PNS Tolak Pindah ke Ibu kota Baru
- Ridho Permana/VIVA.co.id
VIVA – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Syafruddin membantah isu 90 persen aparatur sipil negara menolak dipindahtugaskan ke ibu kota baru, Kalimantan Timur. Menurutnya, tidak ada ASN yang menolak pindah ke lokasi pemerintahan baru.
"Tidak ada yang menolak. tidak ada yang menolak," katanya saat meresmikan Mal Pelananan Publik (MPP) di Kota Bogor, Jawa Barat, Senin 26 Agustus 2019.
Syafruddin mengatakan, dalam persiapan pemindahan ibu kota sebanyak 100 ribu yang bakal dipindahkan. "Seratus ribu. (Terkait Pemindahan ASN) siap pindah," kata dia.
Seperti diberitakan VIVAnews, Presiden Joko Widodo akhirnya memutuskan sebagian wilayah Kabupaten Penajam Pasier Utara dan Kabupaten Kutai di Kalimantan Timur menjadi Ibu Kota Negara baru Republik Indonesia. Langkah tersebut dilakukan Presiden guna mengurangi kesenjangan antara wilayah di Indonesia.
Menurut Jokowi, penunjukan Kalimantan Timur karena wilayah ini memiliki risiko bencana yang minimal, baik itu bencana banjir, gempa bumi, tsunami, kebakaran hutan dan tanah longsor.
Selain itu, penunjukan Kalimantan Timur karena lokasinya sangat strategis di tengah-tengah Indonesia dan di tengah perkotaan yang sudah berkembang, yaitu Samarinda dan Balikpapan.
"Di wilayah itu juga sudah ada infrastruktur yang relatif lengkap dan sudah tersedia lahan milik pemerintah seluas 180 ribu hektare," tegas Jokowi di Istana Negara, Senin 26 Agustus 2019.
Jokowi menuturkan, langkah pemindahan ibu kota bukanlah satu-satunya upaya pemerintah untuk mengurangi kesenjangan. Sebab, pemerintah juga akan tetap membuat wilayah industrialisasi baru di sejumlah wilayah.
Sedangkan, untuk Jakarta, Jokowi memastikan akan tetap menjadi prioritas pembangunan pemerintah untuk dijadikan kota bisnis, keuangan, dan perdagangan nasional.
Adapun kebutuhan anggaran untuk pemindahan Ibu Kota Negara baru, Jokowi mengungkapkan membutuhkan anggaran sebesar Rp466 triliun. Di mana 19 persen akan dianggarkan dari APBN dan sisanya swasta dan kerja sama KPBU. [mus]