Polisi Tegaskan Kehadiran Aparat di Nduga Justru Beri Jaminan Keamanan

VIVA – Tim Kemanusiaan Nduga mengungkapkan jumlah warga Nduga yang meninggal dan disandera akibat konflik di kawasan Provinsi Papua itu. Dari konflik yang terjadi sejak Desember 2018 - Juli 2019, Tim Kemanusiaan Nduga mencatat ada 182 warga meninggal dan dua masih disandera.

Terkait hal tersebut, Polri menyebut kehadiran aparat Polri dan TNI di Bumi Cendrawasih tersebut memberikan jaminan keamanan. Sebelum kehadiran aparat Polri dan TNI, wilayah Nduga menjadi tempat berbagai kejahatan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua.

"Sebelum kehadiran TNI Polri secara sistematis dan masif wilayah itu dikontrol KKB. Karena dikontrol KKB bisa dikatakan wilayah sana tak kondusif," kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigadir Jenderal Polisi Dedi Prasetyo, dikutip Jumat, 16 Agustus 2019. 

Menurut Dedi, dengan kontrol KKB saat itu terjadi kejahatan yang tak tertangani dengan baik, seperti pemerasan, intimidasi, penganiayaan, pembunuhan, dan pemerkosaan. Sehingga, kehadiran TNI Polri justru memberikan jaminan keamanan kepada masyarakat Nduga dan beberapa distrik. 

Bahkan, kata Dedi, sebelum kehadiran TNI Polri, KKB Papua membangun markas di distrik tersebut namun sudah diambil alih TNI Polri. Ia pun kembali menegaskan kehadiran aparat mengamankan setiap jengkal wilayah Indonesia.

"Negara harus hadir dan memberikan jaminan keamanan," katanya.

Ia pun meminta ada bukti yang valid terkait dugaan para pengungsi yang meninggal karena kekerasan aparat. "Bisa dibuktikan tidak? Kalau punya bukti dilaporkan. Jadi tidak boleh berasumsi tapi harus berdasarkan bukti," katanya.

Dalam laporan Tim Kemanusiaan Nduga mencatat ada sekitar 45 ribu lebih warga Nduga yang mengungsi selama konflik terjadi. Para pengungsi tersebar di Distrik Mapenduma, Mugi, Jigi, Yal, Mbulmu Yalma, Kagayem, Nirkuri, Inikgal, Mbua, dan Dal.

Sementara itu, untuk 182 warga yang meninggal terdiri dari perempuan dewasa 21 orang, laki-laki dewasa 69 orang, anak perempuan 21 orang, anak laki-laki 20 orang, balita perempuan 14 orang, balita laki-laki 12 orang, bayi laki-laki 8 orang dan bayi perempuan 17 orang.

Tim Kemanusiaan Nduga meminta kepada pemerintah untuk menarik pasukan TNI/Polri dari Nduga. Tim menunggu respons pemerintah untuk menarik pasukan dari Nduga.

"Pemerintah sudah sampaikan penarikan pasukan karena mereka tahu ada di lapangan melihat kondisi yang sebenarnya sehingga mereka minta untuk penarikan pasukan, tapi apakah ini akan direspons oleh pemerintah pusat dalam hal ini oleh Bapak Presiden mau menarik pasukan atau tidak Ini semua kembali kepada Presiden," kata Koordinator Tim Kemanusiaan Nduga, Theo Hesegem.