Menteri Dimarahi, Fahri Hamzah: Jokowi Tidak Mengerti Semua Hal

VIVA – Wakil Ketua Umum Partai Gelora Indonesia, Fahri Hamzah mengingatkan orang-orang yang berada di sekitar Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk membuang sifat feodal. Karena menurut dia, negara demokrasi jika dikelola secara feodal itu bahaya sekali.

"Demokrasi itu adalah negara terus terang, negara rasional. Jadi, kalau ada apa-apa ya mesti diomongkan. Pak Jokowi kan tidak mengerti semua hal," kata Fahri saat acara Indonesia Lawyers Club yang dikutip pada Rabu, 1 Juli 2020.

Karena Presiden Jokowi tidak mengerti semua hal, kata Fahri, maka harus ada tim yang bertugas untuk membenarkan atau meluruskan apabila data yang disampaikan itu salah. "Bukan karena feodalisme lalu tidak berani tunjuk tangan mengatakan, Pak datanya salah," ujar mantan Wakil Ketua DPR RI periode 2014-2019 ini.

Misalnya, Fahri mengatakan Presiden Jokowi menyentil Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto supaya mencairkan insentif untuk para dokter dan tenaga medis dalam rangka percepatan penanganan COVID-19. Sebab, dana yang sudah dianggarkan sekitar Rp75 triliun tapi baru keluar 1,53 persen.

"Namun, Pimpinan Komisi IX DPR mengkritik Presiden karena salah menilai Menteri Kesehatan. Mereka mengatakan angka Presiden salah. Lah terus masalahnya, angka Presiden itu dari siapa kalau angkanya salah? Menkes ada di depan situ sebagai sumber data, tapi kemudian dikritik. Jadi data dari siapa?," ucapnya.

Oleh karena itu, Fahri mengajak para elit politik maupun pejabat yang berada di lingkaran Presiden Jokowi untuk jujur memberikan penilaian dengan apa adanya. Sebab, Presiden Jokowi sudah hampir 7 tahun memimpin republik ini.

"Tidak perlu lagi lah kita feodal-feodalan, apa sih masalahnya. Kalau ada masalah yang salah, kita ngomong salah dong. Ini kan untuk kepentingan masyarakat," ungkapnya.

Baca juga: Fahri Hamzah Ungkap Bukti Masalah dalam Penanganan COVID-19