Haikal Hassan Ingatkan Mendukung Masuknya TKA China Pengkhianat Bangsa

VIVA – Virus Corona COVID-19 tengah mewabah di Indonesia, kabar mengejutkan datang dari Sulawesi Tenggara (Sultra). Sebanyak 500 TKA asal China akan datang untuk bekerja di perusahaan PT Virtue Dragon Nickel Industry (VDNI), Kabupaten Konawe.

Kabar kedatangan 500 TKA ini mendapat penolakan dari Anggota DPRD Sultra. Penolakan tersebut disampaikan dalam rapat paripurna di gedung DPRD Sultra, Rabu 29 April 2020. 

Ketua DPRD Sultra, Abdurahman Saleh mengatakan kebijakan tersebut diambil bukan karena anti-China. Gubernur Sultra, Ali Mazi dilaporkan juga menolak kedatangan 500 TKA Tiongkok tersebut.

Motivator yang juga penceramah, Haikal Hassan Baras turut mengomentari kabar ini. Ia menyebut bahwa mengkritisi masuknya TKA asal China adalah wujud cinta mati kepada Indonesia.

Bukan hanya itu, pria yang kerap disapa Babe Haikal ini menyebut, membiarkan TKA masuk tanpa peduli kearifan lokal budaya, juga banyak rakyat nganggur bisa dianggap pengkhianat bangsa.

"Nyesek banget malem2 baca berita dari portal Gelora ini...  Walaupun dilansir "bakal masuk" dan sudah "ditolak", kok ada yg masih tega berbuat seperti ini....," tulis Haikal di Twitternya.

"Mengkritisi masuknya TKA asal China adl wujud cinta mati dg Indonesia & peduli dg dg rakyat yg masih nganggur. Mendukung kebijakan masuknya TKA tanpa peduli kearifan lokal budaya dan rakyat yg nganggur, bukan hanya sikap membahayakan, bisa2 dipanggil pengkhianat bangsa," tambah Juru Bicara Presidium Alumni (PA) 212 tersebut.

Selain Haikal, politisi senior Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Tifatul Sembiring buka suara. Tifatul menyesalkan bahwa saat pemerintah mengeluarkan aturan larangan mudik, justru TKA China akan masuk ke Indonesia untuk bekerja.

"Warga Negara Indonesia diminta disiplin untuk #dirumahaja saat PSBB. Dilarang mudik. Tidak boleh naik pesawat. Diancam penjara dan denda jutaan. Lha, kalau ini, bagaimana menjelaskannya Pak @jokowi?," tulis Tifatul di akun Twitternya.

Baca: Mengungkap Fakta Pemerintah Selundupkan Aturan Lewat PSBB