100 Hari: Publik Lebih Puas Terhadap Jokowi Dibanding Ma'ruf Amin
- ANTARA FOTO/Wahyu Putro
VIVA – Meski berpasangan, ternyata tingkat kepuasan masyarakat terhadap Presiden dan Wakil Presiden, Joko Widodo dan KH Ma’ruf Amin berbeda. Masyarakat ternyata merasa lebih puas terhadap Jokowi dibandingkan wakilnya Ma’rif Amin.
Berdasarkan hasil survei yang dilakukan Indo Barometer, tingkat kepuasan publik terhadap Presiden Joko Widodo di 100 hari periode keduanya sangat tinggi. Namun kepuasan terhadap Wakil Presiden KH Maruf Amin, tidak terlalu tinggi. Bahkan sangat jauh dari Presiden.
Dalam survei tersebut, ditanyakan tingkat kepuasan responden usai Presiden Jokowi dilantik pada 20 Oktober 2019. Hasilnya, sebanyak 70,1 persen merasa puas. Dengan rincian, 12,3 persen sangat puas dan 57,8 puas.
Sementara itu, sebanyak 27,4 persen merasa tidak puas dengan kinerja Presiden Jokowi di 100 hari periode keduanya ini. Ada 2,6 persen yang mengatakan tidak tahu atau tidak menjawab.
Tingkat kepuasan publik terhadap Presiden Jokowi ini, dianggap tidak berbanding lurus dengan kepuasan publik kepada KH Ma'ruf Amin. Walau mayoritas puas, tetapi jaraknya dianggap terlalu besar.
"Memang saya katakan agak njomplang dengan Pak Jokowi," ujar Direktur Eksekutif Indo Barometer Qodari, dalam pemaparan hasil surveinya, di Hotel Atlit Century, Senayan Jakarta, Minggu 16 Februari 2020 dilansir dari VIVAnews.
Tingkat kepuasan publik terhadap kerja KH Ma'ruf Amin dalam 100 hari pemerintahan adalah sebesar 49,6 persen. Terdiri dari publik yang merasa sangat puas 5,9 persen dan cukup puas 43,7 persen. Sedangkan 37,5 persen merasa tidak puas dan 12,9 persen tidak tahu atau tidak menjawab.
Qodari mengatakan, hasil kepuasan Wapres KH Ma'ruf tersebut berbeda saat Jusuf Kalla menjadi wakil dari Jokowi pada 2014 lalu. Dimana hasil survei nasional pada 15-25 Maret 2015 mencatat kepuasan publik 53,3 persen. Tidak terlalu jauh dengan kepuasan pada Jokowi disurvei yang sama pada 2015 itu sebesar 57,5 persen.
Qodari melanjutkan, tingkat kepuasan Jokowi yang sangat tinggi ini, menurutnya harus menjadi modal yang baik bagi Presiden untuk melanjutkan program-program pemerintahan Kabinet Indonesia Maju 2019-2024.
"Jadi di periode keduanya Pak Jokowi lebih baiklah dibanding lima tahun lalu. Jadi modal sosial relatif lebih tinggi," katanya.