Massa Ojek Online Berpotensi Jadi Pion Politik?

Rentetan aksi solidaritas yang dilakukan oleh para pengendara ojek online, termasuk pengambilan paksa jenazah bayi di RSUP M Djamil di Padang, memicu pertanyaan: sejauh mana kekuatan massa para pengendara ojek online bisa dikerahkan?

Pengamat sosial Universitas Indonesia, Devie Rahmawati, menilai bahwa gerakan ojek online alias ojol adalah gerakan yang bersifat organik. Solidaritas mereka tumbuh atas dorongan kesamaan profesi dan kepentingan tertentu yang sifatnya sementara, persis seperti yang terjadi pada insiden di Padang.

"Ketika di lapangan mereka kemudian saling membantu, karena sama-sama menggunakan warna atribut jaket tertentu yang menunjukkan mereka satu profesi," tutur Devie kepada BBC News Indonesia, Kamis (21/11).

"Itu hal yang sebenarnya sangat organik, itu sangat alamiah, hal yang sangat dasar."

Devie tak memungkiri bahwa kesan masif muncul dari gerakan solidaritas ojol yang tampak selama ini.

"Mereka punya atribut yang kemudian memperlihatkan--lebih mudah mengidentifikasi mereka. Jadi dipersepsikan bahwa mereka adalah gelombang yang sangat besar, karena mereka punya atribut simbolik yang terlihat di publik," jelas Devie.

Akan tetapi, menurutnya, sulit bagi kekuatan massa ojol untuk diubah menjadi suatu gerakan politik. Pasalnya, diperlukan aktor yang mampu mengikat massa yang pada dasarnya tidak memiliki kesamaan ideologis.

"Itu tidak akan mudah. Karena biasanya solidaritas sosial yang sifatnya organik itu sangat kompleks, karena orang itu benar-benar sangat beragam sekali. Heterogen sekali," kata Devie.

"Kalau ini (ojol) kan kesamaannya lebih kepada kesamaan `biologis`, artinya karena kepentingan uang, kepentingan profesi."

Setali tiga uang, sosiolog Universitas Gadjah Mada (UGM), Sunyoto Usman, berpendapat bahwa perlu lebih dari sekadar massa yang besar untuk bisa menjadi sebuah gerakan politik.

"Kalau itu mau jadi gerakan politik, tidak cukup hanya mereka sendiri, dibutuhkan support dari komunitas lain," kata Sunyoto ketika dihubungi BBC News Indonesia (21/11).

"Gerakan politik itu memang dibutuhkan besar ya, tapi dia tidak semata-mata kuantitas, tapi kualitas dari gerakan itu," imbuhnya.

Ia menilai, dukungan itu harus datang dari berbagai kelompok, seperti media massa, masyarakat transportasi, dan tentunya politisi.

Hingga tahun 2019, jumlah mitra-pengemudi Go-Jek telah mencapai lebih dari 2 juta orang, seperti diberitakan .

Sementara pengendara ojek online dari operator Grab berjumlah sekitar se-Asia Tenggara, dengan pertumbuhan dari tahun ke tahun ( year-on-year ) mencapai 574% di Indonesia.

Setidaknya, jumlah keseluruhan pengemudi ojol di Indonesia setara dengan 1% total penduduk Indonesia, yang per 21 November 2019 telah mencapai 271 juta jiwa.

Isu politik `tidak laku` di kalangan ojol

Budi Suratno, pengemudi ojol yang beroperasi di area Jakarta dan sekitarnya, mengaku kerap menerima ajakan aksi solidaritas sesama ojol. Apalagi, ia juga tergabung dalam komunitas kecil pengemudi ojek online di tempatnya biasa mangkal .

"Ada sih, cuma lokal, di Sarinah (Jakarta Pusat)," ujarnya kepada BBC News Indonesia, Rabu (21/11), usai mengantarkan pesanan makanan ke kawasan Bundaran HI, Jakarta Pusat.

Menurutnya, ajakan aksi solidaritas itu bermacam-macam, dari penggalangan dana untuk membantu rekan ojol yang tengah ditimpa kesulitan finansial, hingga seruan untuk ikut berunjuk rasa memprotes kebijakan yang dianggap merugikan profesi mereka.

Semua itu disampaikan baik melalui pesan berantai di aplikasi pesan singkat maupun secara langsung saat ia berkumpul bersama komunitasnya.

Meski tak pernah ikut turun ke jalan bila ajakan demo tiba di telinga, Budi menyadari bahwa komunitas ojol secara keseluruhan memiliki suara yang semakin didengar oleh penguasa. Ia pun memandang positif kekuatan tersebut.

"Sangat baik menurut saya, jadi semakin banyak massa, semakin banyak didengar. Daripada yang demo satu-dua orang, kan tidak mungkin kayaknya didengar pemerintah," ungkapnya.

Jika Budi selalu absen ikut unjuk rasa, lain halnya dengan Agus Purwanto.

Agus - pengemudi ojol asal Cilandak, Jakarta Selatan - hampir selalu memenuhi ajakan unjuk rasa atau aksi mogok ngojek untuk memperjuangkan kesejahteraan mereka.

"Untuk itu sih kita pasti di- whatsapp teman-teman, `kumpul sini`, `oh ya, ini perwakilan dari Cilandak, ikut`, gitu. Sama teman-teman juga," tutur Agus, yang BBC News Indonesia temui saat menunggu konsumennya mengambil paket kiriman yang diantarnya.

Saat ditanya apakah ia pernah menerima ajakan atau seruan aksi yang berhubungan dengan isu politik, Agus menjawab: "Jarang ada yang mau, cuma ada sebagian yang mau".

Agus mengaku dirinya tak pernah terlibat aksi-aksi bernuansa politis. Baginya, solidaritasnya hanya untuk masalah kesejahteraan pengemudi ojol dan kepedulian sosial.

"Kalau misalnya buat politik kayak gitu, ada yang menunggangi gitu kan, mendingan saya narik (ojek). Kalau ajakan gitu nggak mau," tuturnya.

Demikian halnya dengan Budi. Ia tidak mau kekuatan massa pengemudi ojol dimanfaatkan untuk kepentingan politik.

"Ya nggak lah, nanti kita sendiri yang rugi, kita kan niatnya usaha," ujar Budi.

Lagipula, menurutnya, seruan bernada politis jarang digubris para pengendara ojol.

"Kalau yang udah-udah, yang begitu-begitu nggak laku di whatsapp . Nggak begitu minat masalah politik kebanyakan saya baca, lebih soal sosial."

Kekuatan massa untuk melegalisasi ojol

Gabungan Aksi Roda Dua (Garda), organisasi yang menaungi sekitar 200.000 pekerja ojol di seluruh Indonesia, mengatakan bahwa pihaknya akan fokus memperjuangkan misi mereka untuk menjadikan ojek online sebagai angkutan umum resmi.

"Jadi, banyaknya jumlah para anggota ojek online yang bergabung bersama Garda itu yang akan menjadi kekuatan bagi kami, bagi ojol, salah satunya kami punya misi untuk melegalisasi ojek online di masa depan," tutur Presidium Nasional Garda, Igun Wicaksono, kepada BBC News Indonesia (21/11).

Ia menuturkan bahwa hingga saat ini, Garda tidak berniat untuk terjun ke dalam dunia politik praktis. Meski demikian, ia tidak menampik bahwa untuk mencapai misi mereka, organisasi tersebut harus melakukan lobi-lobi dengan fraksi-fraksi partai politik di Komisi V DPR-RI yang menangani bidang infrastruktur dan perhubungan.

"Namun kami sendiri tidak ada rencana untuk menjadikan ojek online ini menjadi, misalkan seperti partai politik," kata Igun.

Ia memastikan bahwa organisasinya tidak akan menjalin kontrak politik dengan partai mana pun, karena "kita bersifat independen".

"Kalau sudah seperti itu (menjalin kontrak politik), itu sudah masuk ke dalam ranah politik praktis," imbuhnya.

Hingga berita ini diturunkan, baik Go-Jek maupun Grab selaku pihak operator belum memberi tanggapan terkait bagaimana relasi mereka dengan organisasi maupun komunitas mitra pengemudi masing-masing, terutama terkait bagaimana mereka melibatkan kelompok-kelompok mitra pengemudi dalam pengambilan keputusan - jika memang ada.

Sebelumnya, kekuatan massa pengemudi ojol tampak masif dan berpengaruh, ketika pada aksi unjuk rasa 27 Maret 2018 di depan Istana Kepresidenan Jakarta, Presiden Jokowi setuju untuk menerima lima perwakilan pengemudi ojol di Istana Merdeka.

Dalam pertemuan itu, Jokowi meminta Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi untuk mengakomodasi tuntutan ojol terkait masalah tarif yang dinilai terlalu rendah.

"Bapak Presiden kaget dan memerintahkan Menteri Perhubungan segera mengatasi permasalahan," kata Rahman, salah satu perwakilan massa, usai bertemu presiden hari itu, seperti dikutip .

Rencananya, pada 15-16 Januari 2020 mendatang, Garda Indonesia akan kembali menggelar unjuk rasa di depan Istana Kepresidenan Jakarta dan kompleks DPR/MPR-RI untuk menyuarakan sejumlah tuntutan, termasuk legalisasi ojol sebagai angkutan umum.

"Yang kedua, evaluasi tarif bagi ojek online di seluruh Indonesia. Yang ketiga, pembatasan atau pengaturan kuota jumlah ojol di seluruh Indonesia, jadi khusus untuk kota-kota besar yang sudah padat ojolnya agar dibatasi," kata Presidium Nasional Garda Indonesia, Igun Wicaksono.

Ia mengatakan, diperkirakan 20 ribu pengemudi ojol dari Sumatera, Jawa dan Kalimantan akan turun ke jalan pada aksi demonstrasi selama dua hari tersebut.