Sebelum ke Kaltim, Ibu Kota Indonesia Pernah Pindah ke Sini
- Twitter.com/@TopeRendusara
VIVA – Polemik lokasi pasti ibu kota baru Indonesia terjawab sudah Senin siang, 26 Agustus 2019. Presiden Joko Widodo akhirnya menyebut sebagian Kabupaten Kutai Kartanegara dan sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara di Kalimantan Timur menggantikan DKI Jakarta sebagai ibu kota negara.
Alasan ibu kota harus hengkang dari Jakarta, menurut Jokowi karena beban Jakarta yang begitu berat, baik sebagai pusat pemerintahan, bisnis, keuangan, perdagangan dan jasa. Selain itu, juga punya bandara dan pelabuhan terbesar di Indonesia.
Apalagi, dikutip dari VIVAnews, jumlah penduduk di Pulau Jawa lebih dari separuh dari total jumlah penduduk di negeri ini atau mencapai 150 juta jiwa. Begitu juga dengan 58 persen produk Domestik Bruto (PDB) ekonomi Indonesia ada di Pulau Jawa.
Sementara itu, jika melihat sejarahnya, pemerintah Indonesia sebenarnya sudah beberapa kali pindah ibu kota. Dari sejumlah sumber, berikut ini kota-kota yang sempat merasakan menjadi ibu kota negara RI.
Pemindahan Ibu Kota RI ke Yogyakarta terjadi pada 4 Januari 1946 atau kurang dari lima bulan setelah Proklamasi Kemerdekaan. Alasan pemindahan saat itu karena keamanan Jakarta sebagai ibu kota negara terancam setelah Belanda yang datang dengan membonceng sekutu berhasil menguasai Jakarta pada 29 September 1945.
Hal itu membuat Sultan Yogyakarta Hamengku Buwono IX pun menyarankan ibu kota dipindah ke Yogyakarta. Tawaran tersebut langsung diterima Presiden Soekarno dan pemindahan dilakukan secara senyap. Dan dua hari kemudian atau pada 4 Januari 2019, Yogyakarta resmi menjadi Ibu Kota RI.
Sementara dalam masa revolusi, Soekarno pernah mengunjungi Bireun, Aceh pada 15 Juni 1948 karena wilayah tersebut dianggap aman dan mendukung NKRI. Kedatangannya bersama rombongan bahkan disambut baik oleh gubernur Aceh, tokoh ulama dan publik. Kunjungannya yang cuma seminggu itu dianggap sebagian orang bahwa Bireun pernah menjadi ibu kota negara.
Pada 19 Desember 1948, pasukan Belanda melakukan agresi militer Belanda II dengan menyerang Yogyakarta. Presiden Soekarno dan Wakilnya Mohammad Hatta yang ditangkap dan diasingkan ke Pulau Bangka sempat menunjuk Menteri Kemakmuran Syafrudin Prawiranegara untuk membentuk pemerintahan darurat.
Akhirnya, Bukit Tinggi ditunjuk sebagai ibu kota baru NKRI saat Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI). Namun setelah Soekarno-Hatta kembali dari pengasingan pada 6 Juli 1949 ke Yogyakarta, Syafrudin menyerahkan amanat pemerintahan Indonesia dan membubarkan PDRI.
Selanjutnya, Yogyakarta kembali menjadi ibu kota RI, bagian dari republik Indonesia Serikat (RIS) yang dibentuk pada 27 Desember 1949. Pada 17 Agustus tahun yang sama, RIS dibubarkan dan ibu kota kembali ke Jakarta secara de facto. Kemudian melalui Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 1961 dan Undang-undang (UU) Nomor 10 Tahun 1964, Jakarta menjadi daerah khusus ibu kota negara RI.