Terancam Tsunami dan Gempa Besar, Warga Banten Dianggap 'Tidak Siap'

Meski potensi besar tsunami dan gempa mengancam wilayah Provinsi Banten, masyarakat setempat dianggap tidak menguasai strategi menghindarinya, bahkan cenderung menyerah pada nasib, kata Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

"Tsunami, tsunami!" teriak seorang seorang sukarelawan bencana di Desa Labuan, Pandeglang, Banten, yang diikuti suara sirine.

Mendengar komando itu, warga yang kebanyakan merupakan ibu rumah tangga, berlari dari Kantor Kepala Desa Labuan menuju ke shelter tsunami, yang jaraknya sekitar 300 meter.

Para lansia dan perempuan yang membawa anak berjalan tergopoh-gopoh menaiki puluhan anak tangga gedung itu.

Seorang warga, Dede Mulyana, mengaku cukup sulit baginya untuk menaiki shelter sambil menggendong anak.

Namun, ia mengatakan simulasi tsunami yang diadakan BNPB itu bermanfaat karena dia bisa berlatih bagaimana caranya menyelamatkan diri sambil membawa anak.

Pada awal bulan Agustus lalu, saat gempa bermagnitudo 6,9 terjadi di wilayah itu, Dede mengaku sangat panik dan tidak berpikir sama sekali untuk berlindung dalam shelter itu.

"Gimana ya liatin orang... pada gini (berlari panik). Jadi pikiran sudah kemana-mana. Sekarang sudah tahu harus ke sini (shelter)," ujarnya.

Shelter tsunami, yang mulai dibangun tahun 2014, terbengkalai karena kasus korupsi dalam proses pembangunannya.

Tembok gedung kotor karena aksi vandalisme dan saat malam, gedung ini gelap gulita karena tidak dialiri listrik.

Dede berharap, kedepannya gedung itu dapat diterangi listrik juga dilengkapi dengan fasilitas air bersih agar dapat menjadi bangunan yang diandalkan warga.

Pandeglang adalah salah satu daerah di Banten yang rentan terkena gempa tektonik dan tsunami, yang bisa dipicu oleh gempa atau aktivitas Gunung Anak Krakatau.

Pada akhir tahun 2018, sekitar 400 warga tewas akibat tsunami yang disebabkan longsor bawah laut di sisi barat daya gunung api Anak Krakatau.

Untuk mempersiapkan warga menghadapi ancaman bencana gempa bumi dan tsunami, BNPB melakukan kegiatan Ekspedisi Desa Tangguh Bencana (Destana) di 512 desa rawan bencana, mulai dari Banyuwangi hingga Serang selama sebulan terakhir.

Tinggal di bibir pantai

Meski upaya untuk menyiapkan warga menghadapi bencana sudah dilakukan, masalah tata ruang masih mengancam keselamatan warga.

Di Labuan, misalnya, sejumlah warga masih tinggal dan beraktivitas di area dekat bibir pantai.

Berdasarkan regulasi yang ada, batas aman jarak pemukiman dengan bibir pantai adalah 100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah daratan.

Namun, seorang warga, Rofiah, berkukuh membangun kiosnya sekitar lima meter dari bibir Pantai Galau, meski pada tahun lalu, kios lamanyanya, yang letaknya hampir sejajar dengan kiosnya yang baru, hancur lebur digulung gelombang.

Rofiah, yang bermukim tak jauh dari tempat dia berjualan, mengaku khawatir jika tsunami kembali menghantam daerah yang masuk ke zona merah tsunami itu.

Namun, Rofiah mengatakan tidak tahu harus pindah ke mana dan berharap pemerintah bisa membantu mereka pindah ke tempat yang lebih aman.

"Kita nomor satu pasrah sama nasib dan ikhtiar... Enggak bisa mundur ke (tanah) belakang karena sudah tanah masing-masing," ujarnya.

Ia mengatakan jika kelak terjadi gempa atau tsunami, yang akan dia lakukan adalah menyelamatkan nyawanya dan keluarganya dengan berlari secepatnya menuju tanah lapang di daratan yang lebih tinggi.

Bagaimana evakuasi?

Menjelang akhir Ekspedisi Desa Tangguh Bencana (Destana), Deputi Pencegahan, BNPB, Lilik Kurniawan, mengatakan umumnya warga belum siap menghadapi bencana tsunami, dilihat dari segi tata ruang juga faktor sosial.

Sebelumnya, BNPB berencana untuk berkeliling ke 584 desa di sepanjang Pantai Selatan Jawa, yang dihuni lebih dari 600.000 jiwa, namun jumlah tersebut tidak tercapai karena sulitnya akses ke puluhan desa.

Di Selatan Jawa, kata Lilik, sejumlah jalur evakuasi tsunami berada sejajar dengan pantai, sehingga warga tidak dapat berlari ke tempat yang lebih tinggi.

Ada pula desa yang sudah memiliki jalur evakuasi, tapi belum efektif karena keterbatasan dana.

"Jalur evakuasi ada tapi harus lewat sungai, tapi jembatan tidak ada. Mereka tidak punya kemampuan untuk membangun jembatan," ujar Lilik.

Selain itu, beberapa daerah wisata pantai juga belum memasang tanda-tanda informasi mengenai tsunami.

Pada bulan September, BNPB berencana mengundang semua bupati yang daerahnya dilewati Eskpedisi Destana untuk segera menindaklanjuti laporan mengenai masalah-masalah tersebut.

Dari sisi sosial, Lilik mengamati bahwa warga yang tinggal di daerah yang pernah diterjang gempa dan tsunami, dalam periode waktu beberapa tahun belakangan ini, sudah memiliki kesiapan yang cukup baik.

Namun, kesiagaan itu tidak didapati di beberapa daerah lain.

"Daerah-daerah lain yang belum pernah ada tsunami, mereka masih gagap. Mereka masih belum paham (cara evakuasi diri)," ujar Lilik.

Selalu berulang

Kepala BNPB Doni Monardo mengatakan kesiapsiagaan menghadapi bencana sangat penting karena gempa dan tsunami adalah peristiwa yang berulang.

Sayangnya, kata Doni, di Indonesia, peristiwa gempa dan tsunami di masa lampau tidak terdokumentasi dengan baik, sehingga masyarakat tidak yakin bahwa daerahnya memiliki potensi bencana dan siap menghadapinya.

Sebagai contoh, penelitian telah menunjukkan gempa dan tsunami besar di Aceh telah terjadi 14 kali sejak sekitar 7.500 tahun yang lalu.

Penelitian juga menunjukkan gempa dan tsunami di Selatan Jawa telah terjadi beberapa kali, ujar Doni.

Oleh karena itu, Doni menggagas pembangunan monumen bencana alam di setiap daerah sehingga memudahkan masyarakat mengingat dan mengantisipasi ancaman tersebut.

"Kalau kita tahu apa yang terjadi pada masa lalu, sangat mungkin peristiwa ini akan kita ketahui pada masa mendatang karena pada faktanya gempa dan tsunami adalah peristiwa yang berulang," pungkas Doni.

Produksi visual oleh Anindita Pradana.