Ibu Kota Baru RI Diumumkan 16 Agustus, Mungkinkah 1 dari 4 Lokasi Ini?

VIVA – Rasa penasaran publik soal Ibu Kota baru Indonesia kemungkinan bakal segera terjawab pada lusa atau Jumat, 16 Agustus 2019 mendatang. Sehari sebelum Hari Ulang Tahun (HUT) ke-74 Republik Indonesia, Presiden Joko Widodo kabarnya bakal mengumumkan Ibu Kota pengganti Jakarta.

Hal itu dibenarkan oleh Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko. Pengumuman tersebut bakal disampaikan mantan Gubernur DKI Jakarta saat pidato kenegaraan atau sebelum pembacaan nota keuangan.

"Iya mudah-mudahan (Ibu Kota baru akan diumumkan 16 Agustus 2019)," kata dia di sela-sela acara diskusi di Kantor Bappenas, Jakarta, Rabu, 14 Agustus 2019, seperti dikutip dari Vivanews.

Moeldoko menjelaskan bahwa Presiden Jokowi sudah menginstruksikan kepada para menteri untuk melakukan analisa lebih dalam terkait pengumuman tersebut. Namun, dia belum bisa memastikan apakah nantinya pengumuman itu bakal dimasukkan dalam pidato kenegaraan atau tidak.

Seperti diketahui, Jokowi sebelumnya telah memastikan Ibu Kota akan dipindahkan ke Kalimantan. Eks Wali Kota Solo itu pun telah mengunjungi beberapa lokasi yang berpotensi menjadi ibu kota negara.

Lokasi itu, yakni Bukit Soeharto di Kabupaten Kutai Kartanegara di Kalimantan Timur. Selain itu, kawasan segitiga, yakni Kota Palangka Raya, Kabupaten Katingan, dan Kabupaten Gunung Mas di Kalimantan Timur.

Sementara pemerintah pusat sendiri telah menargetkan pemindahan Ibu Kota terealisasi mulai dari tahap ground breaking pada 2021 dan terlaksana pada penghujung tahun 2024. Beberapa hal yang menjadi pertimbangan pemilihan Kalimantan, di antaranya luas delineasi wilayah, kuantitas air permukaan dari dua Daerah Aliran Sungai, daya dukung air tanah, punya historis kebakaran hutan cukup banyak sehingga perlu jadi perhatian serta punya Pelabuhan Laut Sampit yang terletak jauh dari lokasi deliniasi, serta aspek pertahanan dan keamanan.

Adapun penentuan lokasi yang digunakan menggantikan Jakarta adalah lokasinya harus strategis, tersedia lahan luas milik pemerintah/BUMN untuk mengurangi biaya investasi, lahan kudu bebas bencana dan kebakaran. Di samping itu, tersedia sumber air yang cukup dan bebas pencemaran lingkungan atau dekat dengan kota yang sudah berkembang untuk efisiensi investasi awal infrastruktur. Calon kota pengganti Jakarta juga harus punya karakter potensi konflik yang rendah, budaya terbuka terhadap pendatang dan memenuhi parimeter pertahanan dan keamanan.