Temui Bamsoet, Menpan RB Syafruddin Sampaikan Pesan Jokowi

VIVA – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB), Syafruddin menemui Ketua DPR Bambang Soesatyo atau Bamsoet. Syafruddin menyampaikan pesan Presiden Jokowi soal reformasi birokrasi.

Reformasi birokrasi merupakan salah satu pesan Jokowi dalam pidato visi 2019-2024 yang disampaikan di Sentul, Bogor, belum lama ini.

"Beliau menyampaikan beberapa hal pesan presiden atau pesan pemerintah terkait dengan tindak lanjut dari visi kebangsaan presiden yang disampaikan di Sentul baru-baru ini terutama menyangkut masalah reformasi birokrasi dan upaya membuat birokrasi kita lebih efisien," kata Bamsoet di komplek parlemen, Jakarta, Selasa 23 Juli 2019.

Syafruddin menjelaskan kedatangannya untuk menindaklanjuti pidato presiden agar mereformasi kelembagaan yang cepat dan agak revolusioner. Meski ia mengklaim dalam pemerintahan pertama Jokowi-JK sebenarnya sudah menghapus 23 lembaga.

"Ini saya perlu jelaskan dulu kenapa lembaga-lembaga ini lahir? Karena memang euforia daripada reformasi, reformasi yang lahir karena demokrasi dan juga reformasi ini bisa menjadi euforia demokrasi," kata Syafruddin pada kesempatan yang sama.

Ia menilai semua lembaga mau menampilkan sebuah independensi. Maka itu, setiap DPR melahirkan undang-undang selalu mengamanatkan pembentukan lembaga. Tapi, ternyata banyak yang tidak efektif dan banyak tumpang tindih.

"Banyak yang dobel, banyak yang tidak lincah ya. Banyak yang tidak efisien. Sehingga dengan instruksi bapak presiden dalam pemerintahan ini yang sekarang kita sudah mengakuisisi 23 lembaga dan itu sudah selesai," ujar Syafruddin.

Hanya saja, ia menambahkan masih banyak lembaga yang belum sinkron, lincah, dan efektif. Karena itu pada periode kedua diharapkan pemerintahan bisa efektif dan efisien.

"Sehingga semua langkah pemerintah, semua langkah negara untuk melayani rakyat bisa langsung dieksekusi," kata Syafruddin.

Kemudian, dia mengakui sedang mengevaluasi dan menyinkronkan semua lembaga. Untuk ke depan, ia menyusun kembali kementerian lembaga yang 'berekor' untuk dirampingkan.

"Ada mungkin yang dihilangkan ada yang disatukan, macam-macam lah nanti metodenya. Ini sedang kita bahas intensif. Kemudian nanti hal-hal yang menyangkut ada revisi UU, karena kita perlu percepatan tentu Ketua DPR dan seluruh jajarannya bisa merespons itu," kata Syafruddin.