Ini Penjelasan Pemda DIY Terkait Polemik Jalan Tol Yogyakarta

Polemik rencana pembangunan jalan tol di Yogyakarta mulai ada titik terang. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pemda DIY, Hananto menjelaskan, pada prinsipnya Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X tidak menolak pembangunan jalan tol di Yogyakarta. Hanya, pembangunan tersebut tidak merubah dan merusak tatanan yang ada di Yogyakarta.

"Karena pembangunan jalan tol merupakan proyek strategis nasional. Sehingga, pengkajian nya juga memerlukan waktu serta dari berbagai sektor dan yang utama ialah pembangunan jalan tol harus melihat ketersedian lahan yang ada," kata Hananto kepada wartawan di Yogyakarta.

Hananto menambahkan perlu ada kajian mengenai pembangunan tol tersebut. Salah satu kajian mengenai apakah DIY memiliki cukup lahan bagi pembangunan tersebut. Kemudian, apakah pembangunan nanti akan masuk pada daerah atau lahan yang memilki nilai sejarah dan arkeolgi.

"Ada pengalaman di Jawa Timur dimana pembangunan jalan tol menerjang kawasan purbakala sehingga menjadi masalah. Jangan terjadi jalan tol justru memisahkan antar kampung yang ada di DIY sehingga nilai kekerabatan dan budaya serta silaturahmi terputus. Inilah yang menjadi bahan pertimbangan Sultan selaku pemimpin DIY terhadap pembangunan jalan tol di Yogyakarta," tegas Hananto.

Saat ini memang kebutuhan akses jalan menjadi semakin meningkat. Tetapi, Yogyakarta juga sudah menyiapkan berbagai alternatif jalan seperti dibangunnya ringroad under pass. 

"Bahkan, dalam waktu dekat kajian tol Jogja Cilacap dan Jogja Semarang juga masuk dalam daftar perencanaan," terang Hananto. 

Staf Ahli Gubernur DIY, Rani Syamsiarni mengemukakan, pembangunan jalan tol di DIY harus mampu memberikan kesejahteraan masyarakat. Ada ruang ruang yang mampu memberikan kontribusi pada peningkatan pendapatan masyarakat misalnya pada pintu pintu masuk pintu pintu keluar. 

"Bahkan, rest area di jalan tol Yogyakarta bermanfaat bagi masyarakat untuk gerakan roda ekonominya," kata Rani. (*)