Perekonomian Tak akan Alami Kontraksi Pasca Pemindahan Ibu Kota

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) atau Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro, menilai, rencana pemindahan Ibu Kota ke Luar Jawa diyakini mampu meningkatkan porsi aktivitas perekonomian masyarakat yang pada gilirannya juga akan mempengaruhi angka pertumbuhan ekonomi nasional.

"Selain ingin mengurangi kesenjangan antara Jawa dan luar Jawa, kita juga ingin pembangunan Ibu Kota ini menjadi salah satu sumber pertumbuhan ekonomi," kata Bambang, dalam acara Dialog Nasional, di Kantor Bapenas, Jakarta Pusat, Rabu (26/6/2019).

Bambang menyatakan, denna pemindahan Ib Kota ke luar Jawa, potensi peningkatan angka produk domestik bruto (PDB) sekaligus pertumbuhan ekonomi bisa mencapai 0,1 persen.

“Artinya kalau baseline pertumbuhan ekonomi 5 persen, maka dengan adanya kegiatan pemindahan Ibu Kota ke luar Jawa akan meningkat menjadi 5,1 persen," ujarnya.

“Jika asumsi PDB nasional sebesar Rp15.000 triliun, maka dengan dipindahkannya Ibu Kota dari DKI Jakarta, maka PDB nasional disebut akan mampu bertambah sebesar Rp15 triliun,” tambah Bambang.

Melalui berbagai pertimbangan dan kajian yang dilakukan pemerintaha, pihaknya memastikan pemindahan Ibu Kota tidak akan berdampak negatif terhadap perekonomian nasional.

Dengan memaksimalkan potensi sumber daya di wilayah calon Ibu Kota baru, akan menjadi faktor utama perekonomian nasional bertumbuh positif. Dengan begitu, hal ini juga diyakini tidak akan menyebabkan kontraksi ekonomi ke wilayah lain. "Lokasi alternatif Ibu Kota harus memiliki sumber daya memadai dan memiliki keterkaitan ekonomi positif di wilayah tersebut," pungkasnya. (*)