Redam Polarisasi Imbas Pemilu 2019, Begini Strategi Kemenko Polhukam

VIVA – Usai tahapan pemungutan suara Pemilu 2019, polarisasi masih mencuat di masyarakat dan dinilai mengganggu persatuan. Untuk meredam polarisasi makin mencuat, Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) punya cara tersendiri.

Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa Kemenko Polhukam, Arief P Moekiyat, mengatakan, pihaknya mendatangi daerah dan menemui tokoh setempat untuk merajut kerukunan jelang berakhirnya proses pemilu. Hal ini disampaikan Arief dalam Forum Koordinasi dan Sinkronisasi Kerukunan Bangsa di Denpasar, Bali.

"Adanya polarisasi di masyarakat bila tidak ditangani dengan baik dapat mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa. Maka penting, kita perlu perkuat kembali persatuan kita sebagaimana amanat sila ketiga Pancasila," kata Arief dalam keterangannya, Kamis 20 Juni 2019.

Arief mengingatkan kerukunan bangsa harus menjadi prioritas seperti amanat sila ketiga Pancasila. Kata dia, dalam dinamika saat ini, patut disyukuri masyarakat Indonesia dinilai dewasa dalam menyikapi perbedaan politik. Meski sempat terjadi aksi kerusuhan di Jakarta pada 21-22 Mei 2019.

Bagi dia, salah satu daerah yang layak menjadi contoh perwujudan Bhinneka Tunggal Ika adalah Provinsi Bali.

"Kita bersyukur pemilu kemarin berjalan dengan penuh kedamaian dan kegembiraan. Meski ada insiden kerusuhan 21-22 Mei lalu. Tapi, saya yakin masyarakat Indonesia tak ada yang ingin insiden itu terjadi dan kembali terulang," tutur Arief.

Kemudian, ia menekankan, dalam catatannya, perbedaan dalam masyarakat adalah hal biasa. Menurutnya, peran pendiri bangsa dalam memilih semboyan Bhinneka Tunggal Ika sebagai konsensus burung Garuda Pancasila.

Arief mengatakan hal ini lantaran kemunculan tiga ancaman terhadap kerukunan di masyarakat.

"Saya mencatat ada setidaknya tiga ancaman menonjol terhadap kerukunan kita dalam Pemilu 2019 yaitu menguatnya intoleransi, radikalisme, dan politisasi SARA," kata Arief.

Adapun Bupati Tabanan, Ni Putu Eka Wiryastuti mengatakan, pilihan politik boleh berbeda saat Pemilu 2019. Namun, ia mengingatkan pula bahwa pesta demokrasi ini harus dirayakan untuk kepentingan bangsa.

Dia pun mensyukuri kondisi Bali sebagai salah satu provinsi yang memiliki banyak keanekaragaman di masyarakat namun tetap hidup harmonis.