Wacana Referendum Dinilai Tak Wakili Aspirasi Masyarakat Aceh
- Istimewa
VIVA – Usulan referendum Aceh dinilai tak mewakili segenap lapisan masyarakat Tanah Rencong. Wacana referendum muncul karena faktor hegemoni politik di Aceh.
Hal ini disampaikan Pendiri The Atjeh Connection Foundation, Amir Faisal dalam keterangan tertulisnya sebagai respons referendum yang disuarakan eks Panglima Gerakan Aceh Merdeka (GAM) sekaligus Ketua Partai Aceh, Muzakir Manaf atau Mualem, beberapa waktu lalu.
“Wacana referendum dimulai dari gagasan seorang elite politik yang memiliki motif politik nan kompleks serta tampak panik kehilangan nilainya di tengah masyarakat," kata Amir, Selasa 11 Juni 2019.
Dia menyebut munculnya referendum ini karena dinamika politik yang bukan untuk kepentingan masyarakat. Melainkan kepentingan pihak segelintir.
"Namun, sebagai katalisator kekecewaan Mualem terhadap dinamika politik yang terus menggusurnya dari panggung politik,” kata Amir.
Menurut dia, wacana Muzakir ini berpotensi memunculkan keresahan masyarakat Bumi Serambi Mekah. Ia mengingatkan referendum bisa membangkitkan trauma pasca-konflik kembali hadir di pikiran masyarakat Aceh.
Amir menyebut sejak Perjanjian damai Helsinki, situasi di Aceh relatif kondusif. Kini, hampir 14 tahun berjalan pasca-perjanjian tersebut jangan sampai terusik kembali dengan isu referendum.
“Kepentingan di balik wacana referendum saat ini juga bukan lagi mempresentasikan tuntutan etnisitas yang terjadi beberapa dekade silam. Situasi juga relatif damai," tuturnya.
Baca: Moeldoko: Usulan Referendum Aceh karena Emosi Enggak Menang
Kemudian, wacana referendum kali ini dianggapnya juga tak relevan karena bukan berasal dari aspirasi kalangan masyarakat akar rumput. Lalu, ia mengingatkan juga status Aceh yang merupakan salah satu daerah dengan otonomi khusus.
Kondisi saat ini mesti disyukuri dan dijadikan spirit untuk membuat kemajuan Aceh.
"Belasan tahun di bawah Daerah Operasi Militer (DOM) tentu mencabik-cabik moral kolektif masyarakat Aceh. Otonomi khusus NAD merupakan pengembalian terbaik dari pemerintah RI," ujarnya.