Agum Gumelar: Wacana Revolusi dan People Power Tak Penuhi Syarat

VIVA – Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Agum Gumelar menilai, wacana yang diembuskan sebagian orang agar ada gerakan revolusi ataupun people power, tidak memenuhi syarat.

Gerakan ini muncul dengan mendesak penyelenggara pemilu, seperti Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), untuk mendiskualifikasi pasangan calon presiden-calon wakil presiden, Joko Widodo - KH Ma'ruf Amin.

Mantan Danjen Kopassus ini menjelaskan, revolusi yang dikumandangkan seharusnya dalam konteks mengusir penjajahan. Lalu, revolusi juga baru bisa berlaku untuk rezim yang otoriter dan diktator. 

Menurut Agum, syarat itu semua sudah tidak terpenuhi. "Kalau sekarang sekali lagi, rakyat dengan keadaan cukup puas terhadap apa yang dikerjakan pemerintah. Pengakuan itu ada dari masyarakat. Terbukti juga dari hasil Pilpres," kata Agum, di Istana Negara, Jakarta, Jumat, 10 Mei 2019.

Begitu juga dengan ajakan people power. Menurut Agum, ajakan itu baru bisa dilakukan jika didukung oleh 80 persen masyarakat. Seperti peristiwa 1998. Perlahan-lahan muncul penolakan, hingga terjadi krisis yang menjerat lalu terjadi peristiwa yang membuat Soeharto lengser dari jabatannya sebagai Presiden RI.

"Jadi sangat sulit untuk bisa mengatasnamakan rakyat untuk melakukan tindakan-tindakan yang tidak konstitusional. Jadi syarat pertama saja sudah tumbang," ujar mantan Menteri Perhubungan itu. (mus)