Ini Jurus Jitu Pemkot Probolinggo Perangi Kemiskinan

Maraknya laporan kemiskinan masyarakat di media sosial, membuat Pemkot Probolinggo putar otak. Hasilnya, pemkot meluncurkan Unit Layanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan (ULTPK) sebagai garda terdepan untuk respons cepat penanggulangan kemiskinan.

Sebagai informasi, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), upaya penanggulangan kemiskinan oleh Pemkot Probolinggo menunjukkan hasil yang cukup baik. Selama tiga tahun terakhir, tingkat kemiskinan secara gradual mengalami penurunan.

Persentase penduduk miskin tahun 2014 tercatat 8,37 persen atau sebanyak 19 ribu jiwa. Di tahun 2015 menurun sebesar 8,17 persen atau 18.660 jiwa.

Pada akhir tahun 2016 menurun menjadi 7,97 persen atau 18.370 jiwa. Sedangkan di akhir 2017 kembali turun ke 7,84 persen atau 18.230 jiwa.

Pada tahun 2018 jumlah penduduk miskin mampu dikurangi menjadi 7,20 persen atau 16.900 jiwa. Penurunan ini mengindikasikan bahwa terjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kota Probolinggo.

Meski disuguhi angka penurunan kemiskinan, Wali Kota Probolinggo Hadi Zainal Abidin tidak ingin berpuas diri. “Alhamdulillah, kita syukuri ada penurunan. Tetapi di lapangan masih banyak masyarakat yang membutuhkan kehadiran pemerintah. Rumah tidak layak huni masih banyak, warga kurang beruntung masih banyak. Ini pekerjaan rumah yang harus diselesaikan,” ujarnya, Sabtu (31/3/2019).

Karena itu pula, pihaknya mengerahkan seluruh SDM yang ada. Untuk menjawab dan merespon keluhan masyarakat. Terutama yang berkaitan dengan kemiskinan. Kantor ULTPK, menempati bekas kantor Dekranasda, di depan kantor Bappeda Litbang di Jalan Soekarno Hatta.

Masyarakat yang punya masalah dengan kemiskinan, bisa datang langsung ke kantor ULTPK dan melakukan perekaman. Belum optimalnya penanggulangan kemiskinan, karena belum ada standar verifikasi validitas data penduduk miskin. Karena itu banyak warga yang seharusnya mendapat manfaat program penanggulangan kemiskinan, akan tetapi namanya tidak tercatat dalam data base.

Selain itu, masih banyak warga yang mampu tetapi mengaku miskin. Hingga bisa mendapat bantuan kemiskinan. OPD Pemkot Probolinggo, juga banyak yang jalan sendiri-sendiri. Mengakibatkan tumpang tindih data kemiskinan dan penerima manfaat.

“Ke depan sepertinya perlu diberi tanda semacam stiker, kalau memang miskin dipasang miskin. Biar lingkungan sekitarnya tahu warga itu benar-benar miskin atau tidak,” ujar Hadi Zainal Abidin. (*)