Heboh E-KTP Warga China, Kemendagri: WNA Tidak Memiliki Hak Pilih

Rabu, 27 Februari 2019 - 13:30 WIB

Oleh :

Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakhrulloh.

Sumber :

VIVA/M Ali Wafa

VIVA – Kementerian Dalam Negeri menjelaskan polemik terkait kepemilikan Kartau Tanda Penduduk Elektronik atau e-KTP milik warga negara asing asal China. Sebelumnya, viral WNA China memiliki e-KTP di Cianjur, Jawa Barat.

Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil Kemendagri, Zudan Arif Fakhrullah mengatakan, kepemilikan e-KTP untuk warga negara asing sudah ditetapkan berdasarkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.

Dia menekankan, perlu menyampaikan kembali hal ini kepada publik agar tidak timbul kesalahpahaman. Sebab, seolah terjadi pemberian e-KTP kepada warga asing tanpa mengikuti aturan.

"Oleh karena itu, perlu saya tegaskan sekali lagi, dalam konfigurasi dan administrasi kependudukan Indonesia, penduduk itu dibagi menjadi dua, yaitu WNA dan WNI," kata Zudan, saat menyampaikan keterangan pers di Gedung A Kemendagri, Jakarta, Rabu 27 Februari 2019.

Menurut Zudan, aturan memiliki e-KTP itu ditetapan berbagai syarat. Pasal 63 dan 64 aturan itu mewajibkan, WNA harus memiliki Kartu Izin Tinggal Tetap dan berusia minimal 17 tahun.

"Sekali lagi, sesuai dengan pasal 63 UU Kependudukan, WNA yang sudah punya izin tempat tinggal tetap wajib mengurus e-KTP dan sesuai UU Pemilu, maka WNA tidak memiliki hak pilih," ujarnya.

Kemudian, Zudan menambahkan, tampilan e-KTP berbeda antara WNI dan WNA. Meski terlihat kartu serupa, ada yang membedakan, yakni penulisan kewarganegaraan dan identitas yang dimiliki tidak berlaku seumur hidup.

"Cara membedakan KTP el (e-KTP) WNA itu ada masa berlakunya. Jadi, bahasanya bahasa Inggris. Jadi, kalau membaca ini secara sepintas kita sudah bisa tahu bahwa ini KTP el (elektronik) buat WNA," kata dia.

Baca: NIK E-KTP Warga China yang Viral atas Nama Bahar