Ratusan Pemerintah Daerah Hemat Rp6,9 Triliun Setelah Terapkan SAKIP

VIVA – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Syafruddin, mengatakan bahwa penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di 186 pemda Wilayah III berhasil menghemat anggaran hingga Rp6,9 triliun dalam tahun 2018.

Penghematan itu diperoleh melalui cross cutting program yang kurang sesuai untuk kemudian dialihkan melalui refocusing program sehingga anggaran tepat sasaran.

“Melalui SAKIP, paradigma kinerja pemerintah diubah, bukan lagi hanya melakukan program yang dianggarkan, tetapi cara paling efektif dan efisien mencapai sasaran. Efisiensi atau penghematan yang berhasil dicapai dengan SAKIP, bukanlah kebocoran,” kata Syarifuddin dalam acara penyampaian Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja dan SAKIP Award bagi pemda Wilayah III, di Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa, 19 Februari 2019.

Penerapan SAKIP memastikan anggaran hanya dipergunakan untuk membiayai program ataupun kegiatan prioritas yang mendukung pencapaian tujuan pembangunan. Penghematan anggaran terjadi dengan dihapusnya sejumlah kegiatan yang tidak penting dan yang tidak mendukung kinerja instansi.

Kementerian PAN-RB melalui Kedeputian Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan pun memberikan pendampingan kepada setiap pemerintah daerah guna menggelorakan perubahan di masing-masing daerah. Mantan wakil kepala Polri itu berharap agar tata kelola kinerja seluruh kementerian/lembaga dan pemda, serta program-programnya dapat berjalan secara tepat sasaran, efektif dan efisien.

“Setelah sekian lama perjuangan itu mencapai titik ini, tidaklah berhenti dan berakhir di sini, melainkan terus memperbaiki tata kelola pemerintahan yang lebih baik, dan lebih baik lagi di tahun mendatang,” ujarnya.

Pada kesempatan itu, dia juga mengajak para kepala daerah untuk tidak lagi bekerja hanya untuk membuat laporan atau hanya untuk menyerap anggaran. Program harus fokus dari hulu ke hilir. Efisiensi bukan hanya tentang cara memotong anggaran, tetapi juga penerapan manajemen berbasis kinerja. Misal penerapan e-government melalui e-budgeting untuk menghindari 'program siluman' yang berpotensi penyimpangan.

Penyerahan hasil evaluasi SAKIP kali ini diperuntukkan bagi 186 pemda di wilayah III yang terdiri dari seluruh 174 pemerintah kabupaten/kota dan 12 pemerintah provinsi se-Sulawesi, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat, Dearah Istimewa Yogyakarta, dan Jawa Tengah.

Untuk mendorong percepatan pelaksanaan akuntabilitas kinerja, tahun 2018 Syafruddin melakukan bimbingan teknis dan asistensi kepada 83 kementerian/lembaga dengan 418 unit kerja, 34 pemerintah provinsi dengan 1027 OPD, dan 518 kabupaten/kota dengan 20.756 organisasi perangkat daerah. (webtorial)