Mendagri Minta Banten Tak Tunggu Anggaran Pusat untuk Tanggap Darurat

VIVA – Gubernur Banten Wahidin Halim memaparkan proses langkah yang telah dilakukan bagi korban dan wilayah terdampak tsunami pada Menteri Dalam Negeri  Tjahjo Kumolo.

"Yang paling berat masalah pengungsi, sampai tadi malam terdata sekitar 23 ribu," kata Wahidin di kantornya, Banten, Jumat 28 Desember 2018.

Wahidin menambahkan jajaran Pemda Banten telah memberikan berbagai bantuan pada para pengungsi di tempat pengungsian. 

"Tadi malam kita sudah drop obat-obatan dan makanan, kita harus bikin pelayanan kesehatan tidak hanya di Puskesmas," ucapnya.

Ia juga menjelaskan, saat ini aparat gabungan dari Pemda, TNI, Polri dan para relawan terus berupaya membuka akses ke daerah daerah yang terisolir karena aksesnya terputus oleh tsunami. 

"Hari ini kita akan masuk ke wilayah Cigorondong dan Tamanjaya, kalau penanganan korban sudah langsung diidentifikasi kepolisian, kita bertugas untuk mengevakuasi," ujarnya.

Wahidin meminta pada Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo agar pemerintah membantu regulasi penggunaan anggaran untuk membantu masyarakat terdampak tsunami.

Tjahjo meyakinkan Presiden Joko Widodo telah menginstruksikan jajaran kementerian dan lembaga terkait untuk membantu proses pemulihan dan penanganan wilayah terdampak tsunami. 

"Buat pos tanggap darurat, jangan tunggu anggaran pusat dulu, pasti akan diganti. Kemendagri pastikan soal anggaran sederhana saja, kami akan ACC," tegasnya.

Meski begitu Tjahjo meningkatkan jangan sampai dijadikan bancakan untuk korupsi. "Saya ingatkan area rawan korupsi," katanya.