Tidak Bisa Selesaikan Masalah E-KTP, Mendagri Diminta Mundur

VIVA – Direktur Pencapresan Partai Keadilan Sejahtera, Suhud Alynuddin, mengatakan kasus tercecernya ribuan E-KTP di kawasan persawahan di Jakarta, harus diusut. Sebab hal ini menyangkut potensi kecurangan pemilu.

"Ini kejadian sudah kesekian kalinya. Jelas mengkhawatirkan dan harus diusut tuntas. Karena hal ini tidak hanya menyangkut potensi kecurangan dalam pemilu, juga menyangkut keamanan negara," kata Suhud saat dihubungi, Senin, 10 Desember 2018.

Menurutnya, aneh alasan pembuangan E-KTP secara sembarangan karena tidak terpakai. Hal itu jelas tidak profesional.

"Di samping itu ada praktik jual beli blangko E-KTP yang rentan digunakan para penyusup yang bertujuan merusak negara," ujar Suhud.

Ia menambahkan, praktik jual beli blangko E-KTP berpotensi memunculkan pemilih siluman dalam Pemilu 2019. Apalagi bersamaan dengan adanya 31 juta data baru yang akan dimasukkan dalam data.

"DPR harus memanggil Mendagri dan meminta penjelasan secara terang benderang, karena hal ini berpotensi memicu kegaduhan di tahun politik. Jika Mendagri tidak bisa menyelesaikan masalah ini dalam waktu cepat, lebih baik dia mundur," kata Suhud.

Sebelumnya, ratusan E-KTP ditemukan di Jalan Karya Bakti VI, tepatnya di depan musala RT 03 RW 011 Kelurahan Pondok Kopi, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur. Ribuan E-KTP tersebut ditemukan dalam kondisi dibungkus karung dan ditemukan oleh salah seorang warga sekitar. 

Ketua RW 011, Ipin, mengatakan awalnya ribuan E-KTP dimainkan oleh anak-anak. Mereka saling melempar E-KTP dan membuatnya seperti kartu untuk dilempar satu sama lain. Ipin mengaku sempat kaget ketika melihat peristiwa tersebut.

Awalnya Ipin menghitung hanya sekitar seratus E-KTP. Namun setelah disisir, E-KTP ditemukan lagi dalam karung. Jumlahnya ribuan. 

"Nah setelah ditemukan sekarung, saya eggak mungkin menghitungnya, sampai ribuan," ujar Ipin. Akhirnya, Ipin memberitahuna peristiwa ini ke pihak terkait.