Purnawirawan TNI AD: OPM Pemberontak, Patut Ditumpas Secara Militer

VIVA – Kelompok Kriminal Separatis Bersenjata (KKSB) Organisasi Papua Merdeka (OPM) telah membantai belasan pekerja yang membuat jembatan di Kabupaten Nduga, Papua Barat beberapa hari lalu, dan menewaskan seorang anggota TNI. Para purnawirawan TNI Angkatan Darat meminta pemerintah tegas menyelesaikan masalah ini.

"Sepatutnya tidak lagi disebut sebagai Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) sebagaimana penyebutannya selama ini. Karena tujuan mereka jelas untuk memisahkan diri dari NKRI," kata Ketua Umum Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Darat (PPAD) Kiki Syahnakri di kantornya, Jakarta, Jumat 7 Desember 2018.

Menurut mantan Wakil Kepala Staf Angkatan Darat ini kelompok OPM sudah terorganisasikan sebagai organisasi militer, dan sering melakukan aksi-aksi kekerasan bersenjata terhadap masyarakat. Bahkan tak segan menyerang pos TNI Polri di Papua.

"Sehingga kehadirannya sudah dapat dikategorikan sebagai pemberontakan bersenjata terhadap NKRI, dan memenuhi syarat disebut sebagai kelompok kombatan yang patut ditumpas secara militer," tegasnya.

Atas dasar itu purnawirawan jenderal bintang tiga ini berpendapat penanganan kasus pembantaian di Nduga, Papua Barat harus dilakukan oleh TNI dan dibantu oleh Polri untuk penegakan hukumnya.

"Penanganan terhadap GSB-OPM sepatutnya diserahkan kepada TNI sebagai pengendali utama. Dibantu oleh Polri dalam hal penegakan hukumnya," jelasnya.

Operasi TNI harus dilakukan secara terukur berdasarkan Hukum Humaniter dan Azas Operasi Lawan Gerilya, dengan mengutamakan upaya perlindungan terhadap semua masyarakat sipil yang ada di Papua. Terutama di daerah-daerah yang dinilai rawan ancaman bersenjata.

"Mengingat akar masalahnya adalah keadilan sosial, maka mendorong pemerintah untuk menangani masalah Papua secara terpadu, dilakukan oleh semua pemangku kepentingan. Filosofi yang secara prinsip harus dipegang adalah Memenangkan Hati dan Pikiran Rakyat Papua. Ini prinsip operasi militer kontra gerilya," katanya.