Pemda Diminta Bantu Tangani Kasus Penembakan Pekerja Trans Papua

VIVA – Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo meminta, Pemerintah Daerah di Papua ikut menangani kasus tewasnya 31 pekerja proyek Trans Papua.

"Fokus kami adalah meminta pada jajaran pemda di Papua. Ini kan terkait dana otonomi khusus ya. Secara komperehensif ngga ada masalah tapi urusan gerombolan ini. Itu dia tim e-KTP kami saja dipalak kok," kata Tjahjo di gedung DPR, Jakarta, Kamis 6 Desember 2018.

Ia menceritakan, setiap 3 kilometer ada gerombolan yang datang. Mereka meminta agar dibayar Rp5 juta. Karena itu, ia meminta pada gubernur, bupati, wali kota atau pemda setempat bersama TNI, Polri, dan tokoh adat hadir di sana.

"Jangan menghambat program strategis pembangunan nasional, termasuk programnya pak gubernur, programnya wali kota, bupati, soal keamanan ya kita sikat sama-sama. Enggak boleh dua orang atau satu gerombolan pun yang mengganggu konsolidasi pembangunan infrastruktur yang ada di semua daerah," ujarnya menegaskan.

Ia mengakui, daerah Nduga sejak dulu memang ruwet apalagi urusan pilkada. Ia menduga sebabnya karena faktor geografis dan sosialiasi. Meskipun sebenarnya jalannya pemerintahan tak ada masalah.

"Kemarin menyelesaikan sengketa Maybrat itu paket adat, jual beli babi, jual beli paket uang, paket kain, selesai. Tidak semata-mata apapun pendekatan adat, pendekatan kesejahteraan kalau itu sampai enggak sampai, nekat ya pasti mereka makar." (ase)