MUI Jabar Ingatkan Misi Reuni Akbar 212 Sudah Melenceng
- VIVA.co.id/Syaefullah
VIVA – Rencana reuni massa Aksi 212 terus menuai kontroversi. Selain pemerintahan, Majelis Ulama Indonesia atau MUI Jawa Barat, juga melarang masyarakat dari daerah untuk ikut dalam kumpulan massa tersebut.
Ketua MUI Jawa Barat, Rachmat Syafe'i menjelaskan, misi massa tersebut sudah tidak lagi memuat unsur keagamaan untuk tujuan kepentingan masyarakat. Melainkan, digunakan untuk kepentingan fragmatis di tahun politik.
"Dari pengamatan kami, kegiatan Reuni 212 itu sudah tidak murni lagi sebagai kegiatan keagamaan. Kegiatan sudah melenceng ke arah politik," ujar Rachmat di Bandung Jawa Barat, Rabu 28 November 2018.
Menurutnya, massa tersebut sudah tidak seharusnya kembali mengungkit kasus penistaan agama Alquran Surat Al Maidah dengan terpidana mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.
Dia menilai, hingga saat ini pun masih banyak masyarakat yang mempertanyakan tujuan utama massa tersebut dibentuk dan aktif hingga saat ini.
"Banyak masyarakat yang datang ke MUI Jabar, menanyakan esensi 212. Karena masalah yang memicu munculnya gerakan 212 sudah selesai, yaitu kasus Pak Ahok. Jadi, tidak ada esensi sekarang harus melaksanakan reuni. Sekarang masalahnya apa? Kan sudah selesai," katanya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto menilai, rencana Reuni Massa 212 sudah tidak relevan, jika kembali mengungkit kasus mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok soal Alquran Surat Al Maidah.
Hal tersebut diungkapkan Wiranto, seusai menghadiri apel Danrem dan Dandim di Pusat Persenjataan Infantri Kota Bandung. "(Kasus Ahok) sudah selesai kan. Kalau sudah selesai, nanti ya silakan saja mau demonstrasi lainnya. Kalau demonstrasi soal Ahok, tidak relevan lagi. Itu masalahnya," ujar Wiranto, Selasa 27 November 2018.
Menurutnya, jika ditelisik lebih jauh, massa 212 membuang tenaga percuma. Sebab, di masa suksesi politik 2019, kondusifitas harus menjadi tanggung jawab sebagai gambaran kedewasaan berdemokrasi. Apalagi, saat ini menjelang Pemilu 2019. (asp)