Anggota DPD Desak Pembangunan Hunian Lombok Dipercepat

VIVA – Komite II Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI mendesak pemerintah mempercepat pembangunan hunian tetap untuk korban gempa Lombok. Hal tersebut diminta saat rapat bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB di Jakarta, Rabu, 28 November 2018.

Senator asal NTB, Baiq Diyah Ratu Ganefi, memaparkan kondisi korban gempa, khususnya di Lombok Utara masih banyak yang tinggal di tenda pengungsian. Hal ini akibat belum meratanya pembangunan hunian untuk korban gempa.

Baiq Diyah juga mengkritisi lambannya proses pembangunan hunian tetap (huntap) itu. Terlebih lagi, kebijakan Pemerintah Kabupaten   Lombok Utara yang menggandeng pihak ketiga dalam pembangunan huntap dinilai belum menjadi solusi tepat.

"Gapensi dan Gapeksindo (selaku aplikator) menyerah untuk membangun hunian tetap dan pembayarannya nanti dilakukan setelah dana bantuan tersebut cair. Tetapi siapa yang bisa menjamin  anggaran tersebut bisa cair," ujarnya melalui pesan WhatsApp.

Dia memberi solusi, sebaiknya persoalan pembangunan huntap diserahkan langsung ke korban gempa sehingga dapat membangun sesuai yang mereka inginkan.

Baiq Diyah pesimistis pembangunan huntap akan selesai dalam waktu dekat. Dia meminta BNPB dan Kementerian PUPR memberikan solusi agar proses pencairan bantuan terlaksana.

Sementara itu, Wakil Ketua Komite II DPD RI, Parlindungan Purba, menjelaskan,  saat ini sudah saatnya memikirkan konsep penanggulangan bencana yang sistematis. Mulai dari perencanaan
mitigasi bencana sampai pada penanganan bencana.

Beberapa kendala yang berpotensi menghambat optimalisasi upaya peningkatan kesiapsiagaan, dalam menghadapi bencana di Indonesia adalah anggaran yang terbatas. "Belum adanya pusat data dan lokasi kebencanaan, kapasitas dan sarana prasarana yang terbatas,” ujarnya.

Selain itu Komite II DPD RI juga mengkritisi sulitnya mencairkan bantuan korban gempa Lombok yang diberikan melalui rekening BRI. Sebab, hingga saat ini banyak masyarakat belum menerima bantuan lantaran proses yang dinilai berbelit melalui kelompok masyarakat.

Merespons hal tersebut, Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, Harmensyah menjelaskan, keberadaan Pokmas menjadi syarat penting untuk pencairan dana bantuan stimulan rumah untuk korban bencana tersebut. Melalui Pokmas, diharapkan bantuan yang disalurkan dapat tepat sasaran.