Hakim Kena OTT KPK, Mahkamah Agung Pastikan Beri Sanksi

VIVA – Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan operasi tangkap tangan terhadap hakim dan panitera Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan (Jaksel). Merespons hal itu, Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung (MA) Suhadi menegaskan bahwa pasti akan ada tindakan terhadap hakim-hakim yang terlibat korupsi.

"Ya kita kalau terhadap personal yang bersangkutan pasti tentu kita ambil tindakan kan sesuai aturan yang berlaku. Kalau tersangka kita berhentikan sementara, kalah sudah berkekuatan hukum tetap nanti diberhentikan secara permanen," kata Suhadi ketika ditemui di kawasan Thamrin, Jakarta Pusat, Rabu 28 November 2018.

Penangkapan hakim korup bukan yang pertama terjadi. Sementara terkait apa permasalahan yang membuat hakim menjadi korup, Suhadi mengaku, MA masih harus mengidentifikasi masalah itu.

"Ya ini kita cari problemnya. Kan semua upaya sudah kita laksanakan, regulasi, membuat peraturan," ujar Suhadi.

Mengenai apakah perlu ada pemotongan generasi untuk membersihkan hakim nakal, Suhadi tak sepakat. Menurutnya pemotongan itu akan justru membuat pengadilan jadi kekurangan hakim.

"Kalau generasi dipotong berarti kan nanti pengadilan enggak ada di negeri ini karena yang melaksanakan peradilan itu adalah hakim. Kalau hakimnya dihilangkan berarti enggak ada peradilan di Indonesia. Ya saya kira nanti akan kita evaluasi," kata dia.

Sebelumnya, Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan, OTT terhadap enam orang itu terkait penanganan perkara perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.  

"Terkait dengan penanganan perkara perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan," ujar Ketua KPK.