Fokus Ganjar Pranowo di Periode Kedua: Pendidikan, Terutama Pesantren

Ganjar Pranowo dan Taj Yasin, Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah periode 2018-2023, usai dilantik oleh Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu, 5 September 2018.
Sumber :
  • VIVA/Dwi Royanto

VIVA – Ganjar Pranowo dan Taj Yasin Maimoen resmi dilantik sebagai gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah periode 2018-2023 di Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu, 5 September 2018. Ganjar menyatakan bahwa pembangunan sumber daya manusia menjadi fokus programnya untuk lima tahun mendatang.

Kata Ganjar setelah berdiskusi panjang dengan wakilnya Gus Yasin, permasalahan Jawa Tengah masih seputar kemiskinan, meski tingkat penurunan kemiskinan di daerahnya dianggap terbaik se-Indonesia beberapa waktu lalu.

"Tapi masih kurang, karena masih single digit. Seluruh pakar, ketika saya tanya pengalamannya, yang paling bagus investasi di sisi pendidikan dan kesehatan. Maka dua hal ini yang kita dorong pendidikan, jadi pembangunan SDM (sumber daya manusia)," kata Ganjar.

Mengenai fokus kebijakan itu, ia berkomitmen untuk menaikkan dari sisi politik anggaran. Di sektor pendidikan, misal, ia telah menyiapkan bantuan terhadap lembaga-lembaga pendidikan. Sebab, hal itu menjadi salah satu janji politik yang Ganjar dan Gus Yasin sampaikan kepada masyarakat.

"Yang menjadi janji politik insya Allah kita siapkan, kita laksanakan, termasuk mereka yang berada di pondok pesantren dan sebagainya," katanya.

Tak sekadar mengucurkan bantuan, gubernur juga menghendaki makin kuatnya pembangunan pribadi masyarakat Jawa Tengah, yakni moral, etika serta karakter sebagai anak bangsa. "Sehingga kita harapkan orang Jawa Tengah tidak gampang musuhan. Pinternya itu secara emosional, juga secara moral. Ini yang kita dorong di 2019 ini," katanya.

Untuk program kerja prioritas, Ganjar menjelaskan tetap fokus dalam penurunan angka kemiskinan. Prioritasnya tetap pada pengembangan ekonomi rakyat yang terus didorong.

Pelantikan sejumlah gubernur oleh Presiden Jokowi di Istana Negara dipercepat dua belas hari dari jadwal yang semula ditetapkan 17 September 2018. Meski demikian, Ganjar mengaku tidak mempersoalkan percepatan itu.

"Kalau kita bicara kepentingan bangsa dan negara semua harus kalah," katanya.