Tanpa AS, DPR RI Tetap Dukung Reformasi di Dewan HAM PBB

VIVA – Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Evita Nursanty menyayangkan keputusan Amerika Serikat keluar dari Dewan HAM PBB. Padahal,  Dewan HAM PBB merupakan sebuah forum kerja sama multilateral penting, sekaligus bukti komitmen masyarakat internasional untuk menegakkan dan memajukan perlindungan HAM.

“Indonesia tentu sangat meyayangkan keputusan AS ini, apalagi dasarnya hanya karena pembelaan mereka terhadap Israel di mana masyarakat dunia tentu masih memperdebatkan hal itu. Kami terus mendukung reformasi di Dewan HAM PBB dan juga badan PBB lainnya tapi proses itu kan butuh dukungan, dan bukan dengan cara keluar,” kata Evita Nursanty, di Jakarta, Rabu, 20 Juni 2018.  

Hal itu disampaikan Evita menanggapi keputusan keluarnya AS dari Dewan HAM PBB. Keputusan tersebut diumumkan Menteri Luar Negeri Michael Richard Pompeo dan Duta Besar AS untuk PBB Nikki Haley dalam konferensi pers Selasa sore waktu Amerika Serikat.

Menurut Evita, Dewan HAM PBB penting karena menjadi harapan bagi masyarakat lemah di seluruh dunia untuk mendapat perhatian bagi perlindungan dari berbagai pelanggaran HAM. “Dewan HAM PBB merupakan forum kerja sama multilateral dan menjadi bentuk komitmen masyarakat internasional untuk menegakkan dan memajukan perlindungan HAM,” ujarnya.

Dengan keluarnya AS itu, lanjut Evita, masyarakat dunia akan mempertanyakan kembali komitmen negara adi daya tersebut yang ingin disebut sebagai pemimpin global. Selain itu, negara yang mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia di seluruh dunia, termasuk untuk perdamaian dan kesejahteraan dunia. 

Apalagi sebelum keluar dari Dewan HAM PBB, AS di bawah pemerintahan Presiden Donald Trump juga sudah menyatakan keluar dari proses atau mekanisme multilateral, antara lain dari Paris Agreement (Iklim), UNESCO, Global Compact Migration, Rencana Aksi Komprehensif Gabungan (JCPOA) soal nuklir Iran.

Menurut Evita, kerja Dewan HAM PBB memang belum sempurna. Namun, proses reformasi seperti yang dibutuhkan beberapa badan PBB lainnya, antara lain Dewan Keamanan dan Majelis Umum PBB,  justru membutuhkan komitmen politis dan  semangat kerja sama multilateralisme dari anggota PBB.

Lantaran itu, Evita mendukung langkah pemerintah Indonesia untuk bersama-sama negara lainnya di dunia, untuk terus berkontribusi dan bekerja sama menegakkan dan memajukan perlindungan HAM, melalui kerja sama multilateralisme sesuai mandat Dewan HAM, termasuk memperkuat kinerja Dewan HAM PBB.

“Kami dukung Kemlu RI untuk menegakkan dan mengembangan perlindungan HAM melalui kerja sama multilateralisme dan memperkuat kinerja Dewan HAM PBB,” ujarnya.