Tuding KPK Politis, PDIP Kurang Elegan

VIVA – Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang membantah tudingan politis dalam operasi tangkap tangan terhadap Wali Kota Blitar Muhammad Samanhudi Anwar dan Bupati Tulungagung Syahri Mulyo. Kedua kepala daerah itu merupakan kader PDI Perjuangan.

Menurut Saut, penetapan tersangka tak bisa ditentukan melalui opini. Karena itu, Saut menegaskan, apa-apa yang dilakukan KPK akan dibuktikan melalui pengadilan.

"Banyak instrumen, apakah praperadilan, banding, dan lainnya yang diatur. Jadi debat tentang kerja-kerja KPK itu akan lebih elegan bila di pengadilan dilakukannya," kata Saut kepada wartawan, Senin, 11 Juni 2018.

Meski demikian, kata Saut, kritik atau penilaian tersebut wajar ditujukan kepada KPK. Menurut Saut, KPK sebagai lembaga penegak hukum perlu diawasi kinerjanya oleh berbagai pihak. "KPK juga harus di-check and balances. Tapi penegak hukum harus di-challenge dengan hukum," kata Saut.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menuding adanya kepentingan politik dalam OTT KPK yang menjaring dua kadernya, Wali Kota Blitar Muhammad Samanhudi dan Bupati Tulungagung Syahri Mulyo.

"Saat ini saya sedang berada di Kota Blitar dan Tulungagung. Banyak yang bertanya, apakah OTT ini murni upaya pemberantasan hukum, atau sebaliknya, ada kepentingan politik yang memengaruhinya?" kata Hasto melalui keterangan tertulis, Minggu kemarin.

Hasto menuturkan, bahwa masyarakat heran dengan apa yang terjadi, sebab yang dijerat KPK diketahui memiliki elektabilitas tinggi di mata masyarakat.

"Hal ini mengingat bahwa yang menjadi sasaran adalah mereka yang miliki elektabilitas tertinggi dan merupakan pemimpin yang sangat mengakar," kata Hasto.

Samanhudi, sambung Hasto, terpilih kedua kali dengan suara lebih dari 92 persen. Sementara Syahri merupakan calon bupati terkuat di Tulungagung.

Apalagi, tutur Hasto, keduanya tidak ada di tempat saat KPK menangkap sebagian orang yang diduga terlibat korupsi di dua daerah tersebut beberapa hari lalu.