Romo Benny: Perpres BPIP Bukan Gaji, Tapi Hak Keuangan 

VIVA – Anggota Satuan Tugas Khusus Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Romo Benny Susetyo mengklarfikasi bahwa surat keputusan presiden yang ditanda tangani oleh Joko Widodo bukan gaji. 

"Itu salah, itu bukan gaji. Itu hak-hak keuangan. Banyak kutipan di media tidak tepat," kata Romo Benny Susetyo dalam acara ILC 'BIP: Apa Pentingnya Buat Kita', Selasa, 5 Juni 2018. 

Sebenarnya, Romo Benny tidak mempermasalahkan gaji yang diberikan dari pemerintah kepada para anggota BPIP tersebut. "Lebih dari 50 orang (BPIP) tidak pernah mengeluh," katanya. 

Ia menambahkan, selama jajaran BPIP dilantik oleh Presiden Joko Widodo, kantor BPIP ini berpindah-pindah atau nomaden dari satu tempat ke tempat lain. Namun, baru dua bulan ini sudah ada kantor baru BPIP. 

Dalam melakukan sosialisasi mengenai Pancasila, BPIP menggandeng  berbagai instansi mulai lewat dari group band Slank kemudian bisa juga lewat kegiatan ludruk. Lalu, menggunakan lomba yang menarik kalangan anak muda. 

Sebelumnya soal upah dewan pembina BPIP ramai diperbincangkan. Angkanya yang fantastis menjadi sorotan karena angkanya di atas Rp100 juta per bulan. Jauh melebihi gaji presiden.