Tunjangan Polri-TNI Naik, Jokowi Bantah Ada Motif Politik
- ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari
VIVA – Presiden Joko Widodo membantah rencana dinaikkannya tunjangan kinerja bagi seluruh aparat TNI-Polri hingga 70 persen pada Juli mendatang memiliki motif politik menjelang Pemilihan Presiden 2019.
Mantan Gubernur DKI itu menyampaikan aparat pertahanan dan keamanan sama sekali tidak memiliki sangkut paut dengan politik praktis."Tidak ada yang namanya TNI-Polri itu (terkait) politik. Politik TNI-Polri adalah politik negara. Enggak boleh ke mana-mana, sudah jelas," ujar Jokowi, usai buka puasa bersama TNI-Polri di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa, 5 Juni 2018.
Menurut Jokowi, peranan politik negara yang dijalankan TNI-Polri membuat keduanya hanya berpihak kepada rakyat dan pemerintah, bukan kubu tertentu. "Saya tekankan berkali-kali kepada Panglima, Kapolri, semuanya selalu saya tekankan (tentang posisi politik TNI-Polri)," ujar Jokowi.
Terkait kenaikan pendapatan operasional yang juga diperoleh para Bintara Pembina Desa (Babinsa), Jokowi menyampaikan kenaikan perlu dilakukan karena mereka adalah aparat yang bersentuhan langsung dengan rakyat.
Jokowi berharap kenaikan membuat kinerja mereka semakin baik, sekaligus membuat sinergitas dengan Babin Kamtibmas Polri juga semakin terjalin.
"(Babinsa bersentuhan dengan masyarakat) yang ada di daerah, yang berada di desa, yang ada di pelosok, yang ada di pinggiran. Oleh sebab itu, diberikan tunjangan yang lebih," ujar Jokowi.
Sebelumnya, Jokowi mengumumkan besarnya komponen pendapatan aparat TNI-Polri. Komponen itu meliputi Tunjangan Hari Raya (THR), serta gaji ke-13 dan kenaikan tunjangan kinerja sebesar 70 persen pada Juli.
Selain itu, pendapatan operasional para Babinsa juga mengalami kenaikan sangat signifikan. Babinsa yang memperoleh pendapatan terkecil Rp310.000 mendapat Rp2.700.000. Babinsa yang memperoleh pendapatan terbesar Rp1.335.000 mendapat Rp3.600.000.