Bupati Dicokok KPK, Pemda Purbalingga Jamin Pelayanan Normal
- ANTARA FOTO/Reno Esnir
VIVA – Pemerintah Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah, langsung menggelar rapat usai Bupati Purbalingga Tasdi dicokok dalam operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Rapat tersebut untuk memastikan pelayanan publik di daerah tersebut berjalan normal.
"Untuk menjamin pemerintahan berjalan lancar, pelayanan dan masyarakat tidak terganggu, maka kami minta segera diadakan rapat dengan organisasi perangkat daerah (OPD)," kata Pelaksana Tugas Gubernur Jawa Tengah, Heru Sudjatmoko di Semarang, Jawa Tengah, Selasa, 5 Juni 2018.
Perintah rapat bersama itu, kata Heru, telah ditujukan kepada Wakil Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi. Seluruh OPD telah dikumpulkan untuk mengambil langkah-langkah, usai OTT KPK di Purbalingga.
"Selain memastikan pelayanan, (rapat) juga membahas permasalahan hukum menunggu lebih lanjut untuk menentukan sikap selanjutnya," ujarnya.
Tugas bupati, lanjut Heru, secara otomatis langsung digantikan oleh Dyah sebagai pelaksana tugas. Namun, administrasi terkait penunjukan itu akan segera menyusul.
Terkait penangkapan bupati, Heru telah mendapat kabar tersebut sejak Senin malam, 4 Juni 2018. Namun, ia enggan berkomentar lebih jauh sembari menunggu informasi lengkap dari KPK di Jakarta.
Bupati Purbalingga ditangkap petugas KPK, Senin sore, 4 Juni 2018. Tak hanya sang bupati, KPK juga meringkus lima orang lain.
Mereka ditangkap di Purbalingga dan Jakarta. Mereka ialah pejabat daerah dan pegawai swasta. KPK menyatakan penangkapan itu terkait transaksi dugaan suap pembangunan di kabupaten tersebut.