JK Sarankan BPJS Ketenagakerjaan Bangun Rusun Bagi Buruh

VIVA – Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dapat melihat potensi dana yang dikelola.

Ia melihat BPJS Ketenagakerjaan berbeda dengan lembaga BPJS Kesehetan yang kerap mengalami defisit keuangan. Ini lumrah lantaran BPJS Ketenagakerjaan menghimpun dana dalam jangka panjang.

"Karena masalah Anda berbeda dengan permasalahan di BPJS Kesehatan. Tadi di BPJS Kesehatan masalahnya kekurangan dana, kalau masalah anda kelebihan dana, jadi ini yang susah di negeri ini, kurang susah, lebih juga susah," kata Jusuf Kalla saat membuka Seminar Nasional Ketenagakerjaan di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Rabu, 25 April 2018.

Wapres JK meminta kepada lembaga itu untuk tidak lagi memikirkan hanya menghimpun dana untuk jangka panjang atau jaminan hari tua. Iuran para pekerja yang dibayarkan tiap bulan, baiknya bisa dicarikan solusi agar mendapatkan kebutuhan primer seperti perumahan.

"Kalau itu dibangunkan rusunawa, disamping dia bayar sewa, yang bayar toh yang punya pabrik, bisa dipotong di situ langsung," katanya.  

Dengan membangunan rumah susun, maka dapat bermanfaat dalam jangka pendek dan tetap terjaga nilainya untuk jangka panjang. Penyediaan rumah juga menggandeng perusahaan tempat buruh bekerja.

Menghimpun dana lebih dari Rp300 triliun dengan kepesertaan aktif sebanyak 26 juta pekerja, diharapkan investasi BPJS tidak hanya menyasar pada surat utang atau dalam bentuk deposito saja.

"Jangan bikin apartemen mewah, tetapi bikinlah yang langsung ada hubungannya dengan buruh. Sehingga pekerja mengetahui bahwa kalau saya bayar iuran atau perusahaan memotong untuk iuran kepada BPJS langsung ada gunanya, saya bisa punya tempat tinggal, daripada bayar kos-kosan yang jauh," ujarnya.

Sementara itu Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto menyatakan tantangan lembanganya ke depan ialah menghadapi kompleksnya demografi dan struktur ekonomi di Indonesia.

Ia berharap, dengan adanya seminar dan peresmian Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Ketenagakerjaan dan Investment Dealing Room, membuka perspektif baru terkait inovasi terkait jaminan sosial para pekerja.

"Semua tantangan tersebut menuntut BPJS Ketenagakerjaan terus berbenah diri untuk melakukan transformasi teknologi, membangun serta melengkapi sarana dan prasarana guna meningkatkan pelayanan," ujar Agus.