Mensos: Papua Perlu Pendampingan Penggunaan Dana Otsus

VIVA – Menteri Sosial Idrus Marham menekankan Papua membutuhkan pendampingan terpadu dalam penggunaan dana otonomi khusus. Hal ini menyikapi terjadinya kejadian luar biasa (KLB) gizi buruk dan penyakit campak di Papua.

Idrus menyampaikan, pendampingan diperlukan supaya dana Rp8 triliun yang khusus dialokasikan pemerintah pusat untuk kawasan Papua, bisa digunakan dengan tepat untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat di sana.

"Perlu ada pendampingan secara bersama-bersama di Gubernur, pemerintahan pusat dalam hal ini Kemendagri, untuk mencoba memastikan pengelolaan pendanaan ini betul-betul sesuai sasaran," ujar Idrus di kantor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu, 31 Januari 2018.

Menurut dia, pendampingan diperlukan sehingga penggunaan dana tidak dilakukan secara umum seperti halnya terjadi di daerah-daerah lain. Idrus yang juga merupakan politikus Golkar ini berpendapat masyarakat Papua perlu mendapat perlakuan khusus karena menerima dana otonomi khusus dari pemerintah.

Kata dia, perlakuan khusus itu seperti penggunaan dana otonomi khusus dengan tepat sehingga masyarakat bisa memanen sagu dan talas yang merupakan makanan khas mereka, secara lebih baik.

"Kalau kita ingin membangun Asmat dan Papua dengan berpedoman pada ciri dan karakter, maka itu yang harus dikembangkan. Tidak boleh kita serta merta memaksakan cara kita di daerah lain," ujar Idrus.

Sejauh ini, dari data yang diterima Kementerian Sosial, sudah 71 korban meninggal akibat KLB campak dan gizi buruk di Asmat, Papua. Data ini masih sementara.