Polisi Siap Jemput Bola Tagih Tunggakan Pajak Mobil Mewah
- Repro Instagram
VIVA – Penunggak pajak mobil mewah, kini semakin diburu. Bahkan, pihak Kepolisian mulai meneror, agar para penunggak pajak mobil mewah tersebut segera membayar pajak tunggakannya.
Hal ini diungkapkan Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Halim Pagarra. Ia meminta, para pemilik mobil mewah di Jakarta yang masih menunggak pajak untuk segera melunasi pajaknya.
Tak terkecuali, pemilik mobil Ferrari merah dengan nomor polisi B 1 RED, Andi Firmansyah yang mobilnya kini jadi perbincangan, karena sebelumnya ternyata milik Ketua DPR, Bambang Soesatyo.
"Mereka harus bayar pajak secepatnya. Kan kemarin, sudah diberi kesempatan pajak itu ada pemutihan pajak dan balik nama, tetapi itu tidak dimanfaatkan oleh mereka semua itu. Ada bebas pajak, ada balik nama," ujar Halim, saat dikonfirmasi VIVA, Senin 22 Januari 2018.
Karena sekarang sudah tidak ada lagi pemutihan, maka mereka semua termasuk Andi pemilik Ferrari merah B 1 Red yang merupakan kepala sekuriti itu diminta membayar dengan normal, sebagaimana mestinya berikut denda. Pemutihan baru akan ada lagi pada saat menyambut hari raya besar seperti Hari Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 2018 mendatang.
"Iya, sekarang harus bayar denda. Tidak ada lagi pemutihan, di situ kesempatan balik nama," kata dia.
Jika tidak, pihaknya yang akan melakukan jemput bola ke rumah mereka masing-masing. Halim mengatakan, akan melakukan door to door ke rumah mereka bersama dengan pihak Badan Retribusi dan Pajak Daerah DKI Jakarta, seperti apa yang telah lakukan tahun lalu.
Hal itu dirasa efektif, untuk menambah pemasukan pajak. Hal ini juga diterapkan pada Andi si pemilik Ferrari merah B 1 RED, yang tidak ditemukan polisi di rumahnya di kawasan Jakarta Barat ketika didatangi.
"Nanti kita koordinasi dengan BPRD untuk door to door bagi kendaraan mewah. Kan, sudah ada penunggakan kata gubernur. Itu kita aktifkan lagi 2018 ini. 2017, kita aktifkan ada beberapa artis yang cukup meningkatkan pajak 1,2 triliun pemerintah daerah," kata dia.