Kontrak Politik dengan Buruh, Sandi: Kami Tak Akan Lari

VIVA – Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno, menjamin pihaknya akan berkomitmen penuh untuk memenuhi kontrak politik yang telah disepakati dengan para buruh saat masa kampanye Pilkada DKI Jakarta 2017. 

"Kami akan tunaikan sesuai dengan poin per poin itu. Kami tidak akan lari, kami akan 100 persen komitmen," kata Sandi, sapaan Sandiaga, di Jakarta, Sabtu 11 November 2017.

Isi kontrak politik yang telah ditandatangani Sandiaga dan koleganya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan itu, di antaranya memuat tuntutan penghentian sistem kerja outsourcing, subsidi kepemilikan rumah murah, menyediakan transportasi publik bersubsidi, menetapkan UMP DKI sesuai mekanisme dewan pengupahan. 

Soal penetapan UMP DKI, buruh menganggap Anies-Sandi ingkar janji karena tak memenuhi keinginan buruh yang meminta UMP dari Rp3,3 juta menjadi Rp3,9 juta. Dalam penetapan UMP, Anies-Sandi mengacu pada PP 78/2015 sehingga UMP menjadi Rp3,6 juta. 

Terkait hal ini, Sandi masih terus berkomunikasi dengan perwakilan buruh. "Tentu kami akan lakukan forum silaturahmi dengan teman-teman buruh agar dapat berkomunikasi dengan baik," ujarnya.

Pada Jumat, 10 November 2017, para buruh melakukan unjuk rasa di depan Balai Kota DKI Jakarta. Mereka menyuarakan sejumlah tuntutan, di antaranya mencabut mandat dukungan kepada Anies-Sandi. (ren)