Polres Tak Mampu Basmi Preman, GBK Minta Bantuan Kapolri

VIVA.co.id – Pengelola Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat, terpaksa meminta bantuan langsung ke Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jenderal Tito Karnavian, untuk membasmi preman-preman yang menguasai lahan parkir di kawasan itu.

Menurut Direktur Umum Pusat Pengelolaan Kompleks Gelora Bung Karno, Bertho Darmo Poedjo A, permintaan bantuan keamanan itu diajukannya melalui surat resmi yang ditujukan langsung ke Jenderal Tito.

"Kami sudah berkoordinasi dengan Kapolsek Metro Tanah Abang, dan bahkan sudah pernah berkirim surat ke Kapolri beberapa waktu yang lalu," kata Bertho kepada VIVA.co.id, Rabu, 27 September 2017.

Selain telah melaporkan aksi preman di SUGBK ke polisi, Bertho mengatakan, pihaknya saat ini sedang merancang cara memberantas preman dengan pola sistemik. Yakni dengan rencana pembangunan tempat parkir khusus yang tak bisa lagi dikuasai preman.

"Karena wilayahnya sangat terbuka, sehingga harus diselesaikan dengan sistemik yaitu dengan membangun parkir bertingkat tertutup," kata  Bertho.

Bertho menuturkan, tempat parkir bertingkat itu direncanakan akan mulai dibangun pada akhir tahun 2017. "Posisi sementara desainnya sudah oke (disetujui)," ujarnya. 

Namun menjelang proyek itu usai dikerjakan, menurut Bertho, pihaknya berupaya mengoptimalkan petugas keamanan internal SUGBK untuk memberantas preman di lahan parkir.

"Sambil mengoptimalkan vendor keamanan internal GBK, kami juga berharap senantiasa didukung oleh pihak kepolisian," katanya.

Kompleks Gelora Bung Karno merupakan objek vital nasional yang seharusnya tak layak jadi tempat bercokol para preman. Apalagi SUGBK bakal menjadi salah satu arena guna menyambut tamu negara yang akan berlaga di Asian Games 2018.

FOTO: Kondisi lahan parkir di SUGBK Jakarta yang dikuasai preman.

Seperti diberitakan sebelumnya, preman-preman penguasa lahan di SUGBK sudah sangat meresahkan masyarakat. Karena, mereka dengan sangat berani dan terang-terangan memalak semua sopir dan pemilik kendaraan yang masuk ke kawasan tersebut.

Bahkan, jumlah uang yang diminta paksa para preman ke sopir dan pemilik mobil, lebih mahal dari harga tiket masuk resmi.

Untuk kendaraan roda empat, tiket masuk resmi di loket dikenakan biaya Rp5 ribu. Namun, begitu masuk ke lahan parkir dan mencari parkir, pengemudi kendaraan roda empat dimintai biaya sebesar Rp10 ribu. Untuk bus, tarif resmi di loket parkir sebesar Rp40 ribu, namun ketika memasuki tempat parkir dimintai biaya Rp20 ribu.

Baca: Membongkar Modus Preman Memalak Sopir di Parkiran SUGBK

Sayangnya, Polres Metro Jakarta Pusat, sebagai penguasa keamanan wilayah Senayan, tak mampu berbuat banyak menghadapi para preman ini.

Menurut Kepala Polres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Suyudi Ario Seto, ada beberapa hal yang menyebabkan polisi tak mampu membasmi preman di stadion kebanggaan Indonesia itu. Di antaranya, tidak ada masyarakat yang pernah menjadi korban pemalakan para preman di GBK yang melapor ke polisi. 

Padahal, Suyudi mengatakan, tidak adanya laporan menyebabkan kepolisian sulit menjerat pelaku dengan hukum pidana.

"Ya mesti (buat laporan), harus ada yang dirugikan, itu kan delik aduan. Mengamankannya sering kita lakukan, begitu kita minta lapor, enggak mau. Itu kesulitan kita," kata Suyudi, Selasa 26 September 2017. (one)

Baca: Polisi Akui Tak Mampu Basmi Preman Penguasa Parkiran GBK