Ketua DPRD DKI: Anies-Sandi Terburu-buru Masukkan Program

VIVA.co.id – Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi menilai, tim sinkronisasi yang dibentuk Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta terpilih, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno, terlalu terburu-buru mengajukan program untuk dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2017. 

Menurut dia, Anies-Sandi menunggu saja hingga masa jabatan kepala daerah saat ini berakhir. Setelah itu, baru memasukkan sejumlah janji kampanyenya dalam APBD 2018. 

"Kenapa sih harus terburu-buru, tenang-lah. Kalau programnya baik pasti kami support," kata Prasetio di Gedung DPRD, Jakarta, Selasa, 30 Mei 2017. 

Jika usulan mengubah APBD-P tetap dipaksakan, menurut dia, pihaknya akan menyeleksi dahulu berdasarkan kebutuhan. Sebab, sebagai orang terakhir yang mengetuk palu persetujuan anggaran, dia harus tahu apa yang benar-benar menjadi prioritas. "Enggak usah kayak orang ketakutan visi misi tidak masuk. Pasti bisa, saya ketua DPRD paling objektif," ujarnya. 

Prasetio mengatakan, tim sinkronisasi tidak ada dalam sistem pemerintahan apalagi di masa transisi kepemimpinan. Berkaca pada pemerintahan Joko Widodo-Basuki Tjahaja Purnama di awal pemerintahan Jakarta tahun 2012, Prasetio yang ikut mengawal program keduanya menyebutkan, hal itu tidak dilakukan. 

Bahkan, kata dia, program Kartu Jakarta Pintar dan Kartu Jakarta Sehat justru dapat dirancang setelah Jokowi-Basuki dilantik. Padahal, program itu dijanjikan saat kampanye. 

"APBD Perubahan saat Pak Jokowi memimpin menggantikan Pak Foke (Fauzi Bowo), Pak Jokowi, Pak Ahok enggak pernah mengutip-ngutip masalah APBD Perubahan," ujarnya. 

"Kebetulan saya mendampingi beliau sebagai tim. Saya enggak otak-atik. Setelah Pak Jokowi terlantik bulan November 2012 baru mengubah yaitu namanya KJS, KJP."