DPRD Bakal Bentuk Pansus, Sumarsono Ajak Tinjau MRT

VIVA.co.id – Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta Sumarsono mendatangi lokasi proyek transportasi massal berbasis rel, Mass Rapid Transit, di Jakarta, Selasa, 14 Maret 2017. 

Dalam kunjungan itu, dia didampingi dua pimpinan DPRD DKI Jakarta, yakni Ketua DPRD Prasetio Edi Marsudi dan Wakil Ketua DPRD dari Fraksi PKS Triwisaksana. 

U[aya mengajak dua pimpinan dewan dilakukan Sumarsono setelah seluruh fraksi DPRD berencana membentuk panitia khusus (pansus), atas rencana pemerintah menambah trase pada proyek MRT Fase II yang menghubungkan stasiun Bundaran HI hingga depo Ancol Timur. 

Pantauan VIVA.co.id, turut hadir dalam kegiatan tersebut, Direktur Utama MRT Jakarta William Sabandar. Dia mencoba memaparkan proyek yang tengah dilakukan. 

Peninjauan ini untuk melihat perkembangan proyek MRT fase I yang akan dibangun di Stasiun Setiabudi, Jakarta Selatan. Fase ini akan memanfaatkan jalur bawah tanah atau underground. 

Dalam fase I, terdapat 13 stasiun yang dibangun dari stasiun  Lebak Bulus - Bundaran HI, dengan panjang 15,7 kilometer. Pembangunan fase I terdiri dua tahap jalur, yakni menggunakan jalur layang dan bawah tanah.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD Triwisaksana mengatakan, sejumlah fraksi belum menyetujui rencana pemerintah membangun proyek MRT Fase II. Hal itu lantaran ada penambahan titik akhir stasiun, dari sebelum Kampung Bandan menjadi Ancol Timur.

Proyek yang semula dianggarkan Rp17,3 triliun membengkak menjadi Rp31,7 triliun. Hal tersebut yang kemudian menjadi perhatian anggota dewan lantaran biaya proyek yang menggunakan dana dari APBD harus melalui persetujuan DPRD. 

"Kebijakan strategis dalam hal pinjaman daerah ke dalam proyek di DKI Jakarta harus melalui persetujuan DPRD," kata Triwisaksana saat rapat permintaan persetujuan anggaran proyek MRT Fase II di Gedung DPRD, Jakarta, Selasa, 7 Maret 2017. 

Sumarsono sempat menyatakan niatnya untuk mengajak sejumlah anggota DPRD untuk meninjau proyek MRT. Terlebih proyek ini merupakan proyek strategis nasional, di mana Jakarta sebagai Ibu Kota harus memperlihatkan sistem transportasi yang modern. 

"Ndak ada salahnya wakil rakyat itu mengetahui apa yang terjadi di Jakarta, apalagi sebagian anggarannya melibatkan DPRD dalam proses pembahasannya," kata Sumarsono, Senin, 13 Maret 2017.